Kalibernews- labuhan batu.Terkait proyek fhisik DAK Tahun Anggaran (TA) 2021 di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara (Sumut) yang tidak bisa dibayarkan akibat keterlambatan pelaporannya ke Kementrian Pendidikan, Kepala Dinas sebagai penguna anggaran telah melakukan wanprestasi.
Demikian dikatakan Ghufron Harahap SH Ketua LBH Medan Pos saat dimintai tanggapannya di Rantauprapat, (2/1/2022)”Dengan tidak bisa dibayarkan, dapat diduga Kepala Dinas sebaga penguna anggaran telah melakukan wanprestasi karena ingkar janji” ujarnya.
Dijelaskannya, kontraktor sebagai penyedia barang dan jasa dengan Kepala Dinas sebagai penguna anggaran telah menandatangani kontrak kerja. Dikontrak kerja yang di beri materai itu ada menyebutkan, pembayaran kontrak kerja dilakukan apabila hasil pekerjaan selesai tepat waktu dan sudah sesuai dengan RAB.
“Kepala Dinas pendidikan sebagai penguna anggaran telah melakukan wanprestasi karena ingkar janji akibat dari kelalaiannya mengupload data sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar kontrak kerja kepada kontraktor pemenang tender” ujarnya.
Perlu diketahui, Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. papar Ghufron
Lebih lanjut ghufron Harahap mengatakan bahwa jika kontraktor merasa telah dirugikan sebagai pihak penyedia barang dan Jasa, maka Kontraktor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.
Pewarta:((( I R ))))
Editor (((Kang KW)))