Jurnalpolisi.co.id-Garut-Program percepatan penanganan tata guna air irigasi dari PUPR, melalui balai besar Wilayah Sungai Cisanggarung (BBWS) untuk Kabupaten Garut mendapatkan kuota yang cukup banyak”
“Sementara anggaran-titik program tersebut Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selain untuk mengantisipasi abrasi sungai yang kalau musim penghujan tiba, seringkali menimbulkan banjir. Program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Pengelolaan dan pembangunannya pun diserahkan kepada P3A atau kelompok petani pengguna air yang sudah terbentuk strukturnya atau secara swakelola, namun sangat di sayangkan hasil investigasi lapangan Jurnalis “kabardaerah.com” banyak sekali temuan yang tidak sesuai RAB, bahkan hampir semuanya proyek dalam pengerjaan program tersebut tidak terpasang papan informasi, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
Dalam pelaksanaan pembangunan proyek irigasi tersebut bahan materialnya menggunakan bahan seadanya, bahkan pasirnya pun menggunakan pasir lempung (pasir yang jauh dari standar), yang lebih mengherankan adanya monopoli pengerjaan (ada koordinator). Dalam artian pengerjaannya oleh pihak ketiga.
“Di kecamatan Cibalong Kabupaten Garut diduga ada nama Ilay selaku pengelola ataupun pengesub pekerjaan. Menurut informasi yang terhimpun nama Ilay seringkali di sebutkan sebagai pemborong program BBWS, namun tim media beberapakali mencoba mendatangi kerumahnya namun selalu tidak ada, bahkan di hubungi melalui handphone juga tidak di respon untuk menerima telpon.
Pungkasnya, (TIM JP)