Ketua DPD Gaas Sumsel BN. Ratu Anom SH.
Rajawali news Sumsel : Mengamati adanya kemelut permasalahan birokrasi Hukum di lingkungan Pemkab OKI Sumsel dengan adanya hasil temuan BPK.RI Perwakilan Sumsel. Haltersebut sangat Ironisnya. para pengguna anggaran APBD / APBN Yang diduga kebal hukum apapun bentuknya harus di pertanggung jawabkan di muka hukum jika ada terindikasi pembobol. APBD tegas BN.RATU ANOM SH. Ormas Hukum DPD Gaas Sumsel akan mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyalah gunakan APBD / APBN Di Pemkab OGAN KOMBRING ILIR Tegas. BN . RATU ANOM .SH. Pasalnya. Penatausahaan Penerimaan Hibah Tidak Melalui Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah
Pengelolaan keuangan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan, lembaga, dan masyarakat. Kerja sama tersebut dapat berupa pemberian dan penerimaan bantuan, diantaranya bantuan tanpa persyaratan apapun (hibah).
“Hibah yang direncanakan dan melalui proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya
dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber
pendanaan program/kegiatan belanja pemerintah daerah. Secara sistem, data hibah pemerintah daerah dicatat pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pos
belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, terdapat hibah yang tidak
diterima melalui BUD, melainkan diterima secara langsung oleh OPD.
Pemkab OKI menyajikan data Pendapatan Hibah dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2021 (Audited) sebagai Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp148.029.944.394,00 dan terealisasi sebesar Rp108.162.124.230,00 atau
sebesar 73,07%.
“Hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan hibah dan wawancara
menunjukkan adanya penerimaan hibah barang yang diperoleh dari hibah pemerintah pusat dan lembaga tidak melalui proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta
belanjanya, dengan uraian sebagai berikut.
Dinas Pendidikan
1) Tujuh Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dari Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Berita
Acara Nomor 13.1/BA/DC/2021 tanggal 19 Januari 2021 sebesar
Rp9.638.643.171,00;
“Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 34 Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) dari Direktorat Pembinaan SMP
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Berita
Acara Nomor 15001/C3/KPA/VI/KP/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar
Rp3.004.310.000,00; dan
Peralatan TIK pada 39 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari Direktorat Pembinaan
SD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Berita
Acara Nomor 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 tanggal 31 Desember 2021 dari
pihak ketiga ke masing-masing sekolah sebesar Rp3.630.822.000,00.
“Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Hibah Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Nomor
846.3/BA/DC/2021 dan Nomor 032/407/BPKAD.IV/2021 sebesar
Rp2.823.686.750, tanggal 18 Agustus 2021.
Sekretariat Daerah
Hibah kendaraan bermotor jenis Toyota/Hiace Premio 2.8 M/T (GDH322R-ED)
dari Bank Sumsel Babel sesuai Akta Hibah Nomor 1 sebesar Rp540.000.000,00
tanggal 02 September 2021.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Hibah blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak lima kali dengan rincian sebagai
berikut.
Nilai hibah blanko KTP elektronik tidak bisa disajikan karena dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST) Hibah tidak mencantumkan harga satuan barang.
Dinas Kesehatan
rut Hibah obat-obatan, vaksin Corona Virus Disease (Covid), vaksin rutin
Tim