Garut,Kalibernews.net.- Minggu 8/10/2023 sekira Pukul 10: 00.Wib. Bertempat di Rumah Kediaman Dewan Pembina Solihin Afsor MPGI.ID.Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Jajaran DPD IWOI Kab Garut gelar Rapat Konsolidasi dan Diskusi tindak lanjut Pasca Audiens dengan DPRD Komisi 2.
Jajaran Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Garut, gelar kegiatan rapat konsolidasi Organisasi dan melakukan Evaluasi serta langkah selanjutnya Pasca Audiens di Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut Edisi September 2023.
Hadir dalam kegiatan Dewan Pembina Solihin Afsor, Ketua, Dede KW, Wakil Ketua ,Wa Achil, Sekretaris, Ridwan Firdaus, Bendahara Herna Susilawati, Dewan penasehat, Oleh Heryanto, Korbid Bidang Olahraga, Karno, dan para koordinator bidang lainnya tidak bisa hadir dikarenakan ada hal hal yang yang sangat urgent, dalam sambutannya Dewan Pembina Solihin Afsor menyampaikan bahwa DPD IWOI Kabupaten Garut, harus konsisten untuk mendorong pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk segera membuat RDTR, dan kembali akan melakukan Audiens, dengan Dinas Pertanian dan Dinas PUPR, sebagai tindak lanjut, dari Audiens, bulan Lalu, karena belum ada kejelasan dari DPRD Kabupaten Garut.
Lanjut Solihin Afsor, kita akan terus konsisten mendorong DPRD dan pemerintah Daerah Kabupaten Garut segera membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi karena sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendaliaan pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin di kabupaten Garut yang hingga saat ini masih belum diterbitkan, sehingga para pengguna lahan demi mendapatkan lahan bisa kong kalingkong dengan pemangku kebijakan di dinas terkait, jika tidak ada respon dari Dewan dan Pemerintah Kabupaten Garut, IWOI Kabupaten Garut, akan membawa permasalahan ini hingga ke pemerintah pusat terutama ke kementerian terkait, ucapnya.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama Ketua DPD IWOI Kab Garut, Dede KW, sepakat dan setuju dengan langkah langkah, yang yang akan ditempuh dan substansi yang disampaikan oleh Dewan Pembina, Kita sebagai Organisasi Profesi jangan hanya berpangku tangan, setelah mengangkat pemberitaan diem seribu bahasa, justru kewajiban Orprop, itu harus, mempunyai langkah,kongkrit dari pemberitaan yang sudah publikasi dibeberapa media, hal ini kita lakukan upaya membantu pemerintah, dalam menangani permasalahan yang menjadi rutinitas, juga konsumsi awak media, contoh kecil, seperti Banjir disaat musim hujan, dan kekeringan ketika datang musim kemarau, kedua topik diatas, selalu menjadi trending topik dalam pemberitaan setiap tahunnya hampir diseluruh media baik cetak, Online maupun Media Elektronik.
Dengan langkah ini kita sebagai opprof, selain harus menggali dan mencari serta melakukan Assesment apa yang menjadi biang kerok, penyebab terjadinya dua topik diatas, topik utamanya yaitu, banyaknya alih pungsi lahan, yang tidak terkontrol, dan lemahnya penegakan Peraturan Oleh pemerintah, karena kita perhatikan Pemerintah sendiri, tidak serius, dan tidak Konsisten dalam menegakan Peraturan Daerahnya yang sudah terbentuk dan sudah disahkan tersebut pungkasnya.
** Redaksi **