SBB,-Kalibernews.net,-Kasus dugaan korupsi Add,dd desa lokki kec. Huamual kab. seram bagian barat (SBB) tahun anggaran 2017-2020 belum ada kepastian hukum.
Kasus tersebut di tangani tipikor polres seram bagian barat (SBB) sejak tahun 2020. hasil audit inspektorat kerugian keuangan negara sebesar 1,478.000.000 (satu milyar empat ratus tuju puluh delapan juta).
Pengembalian kerugian keungan negara sebesar 750.000.000 (tuju ratus lima puluh juta)
Zakaria matakena kepada media ini di ambon, rabu 10,01,2024 mengatakan,
Kasus dugaan korupsi add,dd desa lokki tahun anggaran 2020-2017 di tangani tipikor polres seram bagian barat lama di tangan inspektorat sejak tahun 2020.
Suda dua kali polda maluku meminta hasil audit inspektorat tapi inspektorat belum serahkan, bahkan sampai saat ini masi menunggu hasil putusan tuntutan ganti rugi (TGR).
Sesuai laporan hasil pemeriksaan khusus inspektorat kerugian keuangan negara sebesar 1,478.000.000.(satu milyar empat ratus tuju puluh delapan juta) Dan pengembalian kerugian negara Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta).
Akibat belum ada kepastian hukum pelapor zakaria matakena membuat surat kepada kapolda maluku dan kejaksaan tinggi maluku guna meminta SP2HP di tipikor polres seram bagian barat (SBB).
Zakaria meminta kepada kapolda maluku agar kapolres seram bagian barat menyelesaikan kasus add,dd desa lokki sesuai hasil temuan inspektorat miliaran rupiah harus ada kepastian hukum.
Zakaria juga berharap kepada Pj.Bupati kabupaten seram bagian barat (SBB) Andi chandra asadudin agar kasus add,dd desa lokki tidak lama di tangan inspektorat sampai bertahun tahun hanya karena menunggu tuntutan ganti rugi (TGR) yang ketua timnya Sekretaris Daerah (Sekda) Leverne A. Tuasuun ucapnya -tutup. 11/01/2024.
(Kaperwil maluku).