Garut,-Kalibernews.net,- Pemerintah Desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng yang dipelopori oleh Ketua BPD Gelar kegiatan Musyawarah Desa bertempat di Gedung Olahraga Desa Kamis 4/7/2024.
Kegiatan digagas dan dihadiri oleh Ketua BPD, dan Jajaran Anggota, Kepala Desa Jatiwangi, LKD Desa, Sekretaris Camat, Kapolsek, Danramil Pakenjeng, hadir pula Pendamping Desa, Pendamping PKH Desa Jatiwangi, juga puluhan perwakilan warga masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jatiwangi Anti Korupsi yang diketuai oleh ketua koordinator sdr Yogi Firmansyah, kegiatan di pandu dan dibuka langsung oleh Ketua BPD Desa Imas Kurniati sekaligus moderator dalam kegiatan MUSDES tersebut.
Kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa oleh ketua MUI, dilanjutkan dengan sambutan sambutan baik dari atas nama pemerintah Desa Kepala Desa, H.Tata dan dilanjutkan sambutan dari atasnama Forkopimcam Kecamatan Pakenjeng oleh Plt Sekretaris Camat Kecamatan Pakenjeng, dalam sambutannya Kepala Desa dan sekretaris Kecamatan menyampaikan Apresiasinya, karena MUSDES kali ini dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat Desa Jatiwangi, hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Jatiwangi untuk bersama sama membangun Desa Jatiwangi kearah yang lebih maju imbuhnya.
Selanjutnya Acara dilanjutkan dengan sesi penyampaian dari atas nama warga masyarakat yang tergabung Aliansi Masyarakat Jatiwangi Anti Korupsi ( AMJK ) yang disampaikan oleh ketua koordinator Sdr Yogi Firmansyah, ada 5 Point pertanyaan yang disampaikan kepada Ketua BPD dan pemerintah Desa Jatiwangi, kelima poin tersebut diantaranya, 1, terkait Bansos PKH 2. Terkait Kerjasama PT Antam, ( CSR ).3.terkait pengelolaan BUMDES. 4. Terkait Kerjasama BUMDES dengan PT Lain. 5. Terkait adanya larangan Ketua BPD tidak boleh menghadirkan beberapa LKD Desa dalam kegiatan MUSDES.
Kegiatan musyawarah Desa sangat alot karena dalam penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Jatiwangi Anti Korupsi ( AMJK ) satu persatu itu dibahas dan dibedah permasalahannya serta dicarikan solusinya, akan tetapi setelah kegiatan Istirahat shalat dan makan Kegiatan MUSDES dilanjutkan kembali, namun saat sedang melakukan season tanya jawab seputar keuangan BUMDES antara AMJK dengan pengurus BUMDES, situasi mulai memanas sehingga terjadi sedikit kericuhan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Melihat kondisi yang sudah tampak tidak kondusif pihak Kepolisian Sektor Pakenjeng dibantu TNI dan Satpol PP Kecamatan Pakenjeng yang langsung dipimpin Kapolsek Pakenjeng IPTU.H.Muslih, dengan sigap mengamankan situasi MUSDES, dengan tegas bahwa kegiatan Musdes dibubarkan, saat dikonfirmasi beberapa awak media paska membubarkan peserta Musdes , Awak media mencoba mewawancarai Kapolsek Pakenjeng dan mempertanyakan kenapa kegiatan Musdes dibubarkan pada belum kegiatan belum selesai.
Kepada awak media Kapolsek Pakenjeng H Muslih menyampaikan ” Hal ini merupakan langkah antisipasi untuk mengamankan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, tindakan Anarkis ) antara jajaran BUMDES dengan beberapa warga masyarakat, perlu saya sampaikan dan rekan rekan media juga menyaksikan bahwa kegiatan Musyawarah ini kami hentikan karena dari Panitia atau ketua paguyuban yang mengatasnamakan AMJK itu tidak sesuai komitmen, apa komitmennya adalah kegiatannta musyawarah, akan tetapi kegiatan ini seperti rekan rekan ketahui sendiri , itu bukan musyawarah akan tetapi adu argumen mengarah kepada tindakan Anarkis makanya kami bubarkan sebelum ada kejadian yang tidak diharapkan dan hal ini kami lakukan untuk kemaslahatan bersama.
Saya menghimbau bahwa seandainya mau melakukan orasi atau melakukan Audien, itu harus menyampaikan dulu pemberitahuan kepolsek sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di negara kita, dan ini tidak ada sama sekali pemberitahuan secara tertulis untuk kegiatan ini, kami mendapat surat pemberitahuan dari BPD bahwa pada hari ini ada kegiatan Musyawarah Desa, maka kami hadir untuk melakukan pengamanan, akan tetapi setelah kita amati dan ikuti dilapangan kegiatan Musdes ini sudah mengarah kepada tindakan Anarkis, makanya kami bubarkan kegiatan kegiatan tesebut imbuhnya
Dilain tempat tepatnya di luar ruangan Ketua Aliansi Pery saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima kegiatan Musyawarah Desa ini dihentikan, kenapa pihak kepolisian menghentikan dan membubarkan kami, kenapa tidak diamankan saja propokator yang membuat kericuhan, jangan lah kami seolah olah sebagai propokator, padahal orang tersebut bukanlah bagian dari kami, jika kenyataan nya seperti ini, sudah jelas mengkebiri hak warga masyarakat untuk menyampaikan hak warga masyarakat untuk bersuara didepan umum, untuk meminta pertanggung jawaban dari Kepala Desa,dari BPD, dan dari pengurus BUMDES, karena menurut data yang kami miliki banyak kejanggalan dan rekayasanya yang dilakukan oleh pengurus BUMDES saat ini.
Perlu digarisbawahi bahwa Legalitas BUMDES itu masih tidak jelas, selain itu juga adanya ketidak transparanan dari pengurus BUMDES terhadap pengelolaan keuangan terlebih pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana CSR PT Antam, itu kami pandang hanya dinikmati oleh kelompok tertenti tidak dirasakan oleh warga masyarakat terutama warga masyarakat terdampak dari perusahaan, ada apa dibalik dibubarkannya kegiatan ini pungkasnya. **** Tim ***