Maluku,-Kalibernews.net,-//-Masyarakat akan demo besar besaran, demo bupati dan inspektur karena belum ekspos ke kejari kasus pencuri dd,add desa loki kerugian Rp.1,3 ratus juta.
Sekda berkata suda mengirim tim lima orang dari inspektorat untuk ekspos ke kejari kasus loki tapi dokumen masi kurang sehingga dalam waktu dekat akan ketemu langsung kejari terkait kelengkapan dokumen.
Tetapi masyarakat suda tidak percaya lagi sekda dan inspektur pasalnya kasus loki suda lama suka mengulur ngulur waktu hingga bertahun tahun sebelumnya sekda suda sampaikan bahwa menunggu hasil putusan sidang mptgr baru di ekspos ke kejari tapi setelah selesai di suru tunggu lagi katanya berdasarkan aturan 40 hari tapi suda selesai sejak 9 september lalu kini suda oktober masi di putar terus.
Sementara kata Indra manuapey di marahi bupati terkait memberikan salinan hasil putusan sidang mptgr kasus pancuri loki kepada pelapor dan memberikan kepada kejaksaan piru, menurutnya tidak menjaga kerahasiaan kinerja inspektorat.
Hal tersebut di nilai Inspektorat telah keliru kalau salinan putusan kasus pencuri desa loki tidak boleh di kasi kejaksaan pasalnya salinan putusan resmi di minta pelapor di hadapan sekda kabag hukum dan indra sendiri sebagai pj inspektur.
Rupanya indra linca dalam memutar kalimat membawa bawa nama pj bupati jais ely dalam kasus loki padahal bupati tidak mungkin marah kalau salinan putusan sidang kasus loki di kasi kejaksaan malah itu lebih baik karena ke APH.
Salah satu tokoh anti korupsi sbb,maluku. husen sidubun SH. di temui media ini depan kantor sekda leverne tuasuun sbb. mengatakan tentang kasus pencuri Rp.1,3 ratus juta dd,add desa loki tahun 2017-2020.
Sekda dan inpektur jangan mengulur waktu terus alasan putar sini putar situ waktu yang di tentukan 40 hari suda selesai dokumen dan rekomendasi yang di nanti kejaksaan harus secepatnya di serahkan secara resmi agar kejaksaan piru melakukan proses penyidikan lanjut.
Jangan menyebut bupati sebab bupati tidak mungkin marahi inspektur persoalan salinan hasil putusan sidang mptgr yang di berikan kepada kejaksaan oleh pelapor, indra tidak boleh bawa bawa nama bupati sebab bupati tidak melindungi orang pencuri.
Saya menyoroti inspektorat dalam topoksinya sebagai lembaga pengawasan jangan membuat skenario seolah olah kasus loki mau di ambutasi ucap ucen.
Ucen menduga ada upaya kerja sama indra dan sekda untuk meluruskan kejahatan kasus loki karena kasus loki suda terang sesuai hasil putusan sidang mptgr terbukti ada temuan pekerjaan fisik fiktif yang di kumpulkan inspektorat
Seperti pembangunan air bersih fiktif Rp.559 juta ada juga program siluman Rp.600 juta, kemudian ada juga temuan 9 juta dan 11 juta dll, kasusnya berfariasi hingga kerugian ke uangan negara mencapai Rp.1,3 miliyar.
Yang jadi persoalan, temuan itu kalau tidak menjadi peristiwa hukum kasus pencuri maka indra dan sekda di tuding sebagai aktor di balik kasus pencuri dd, add desa loki dan secara langsung telah membuang kepercayaan masyarakat ucapnya.
Husen dengan tegas menyampaikan jika dalam waktu dekat sekda dan inspektur belum melakukan ekspose kasus pencuri dd, add desa loki ke kejari maka masyarakat akan melakukan aksi demo besar besaran jilid IV di kantor bupati, inspektur, kejari piru sbb, kejati maluku dan polda maluku.
Husen berharap kepada sekda dan inspektur segera ekspos ke kejari kasus pencuri dd,add desa loki budayakan kasus pencuri menjadi musuh bersama serahkan dokumen dan rekomendasi ke kejaksaan agar ada proses hukum kepada pencuri.
Husen juga dengan tegas meminta kepada pj.bupati achmad jais ely agar mengevaluasi kerja sekda dan inspektur yang saat ini memegang kasus pencuri dd,add desa loki bahwa waktu 40 hari yang di ucapkan sekda secara aturan suda selesai dari tanggal 9 september lalu.Tutup husen 08.10.2024.
Pewarta (kaperwil maluku).