SBB-KALIBERNEWS.NET-//- tanah goyang kecamatan Huamual kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, memiliki wilayah kerja yang besar dua desa sembilan dusun dengan jumlah kepala keluarga tiga belas ribu.
Tiga belas ribu harusnya suda bisa di jadikan rujukan untuk meningkatkan status puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat nginap.
Menyikapi puskesmas masi memiliki status rawat jalan ketua komisi 3 dprd sbb Andi Nur Akbar fraksi partai Demokrat mengatakan dalam kunjungan kerja hari ini sedikit kecewa karena kehadiran pegawai hari ini tidak sesuai harapan, yang hadir hanya sebagian kecil padahal surat pemberitahuan suda di sampaikan lebih awal satu hari sebelum kunjungan meski demikian tidak mengurangi semangat untuk memperjuangkan kepentingan masyarkat.
Ketua sampaikan kunjungan hari ini temukan pasien berobat dan tanya tanya langsung ada yang meminta surat rujukan untuk berobat ketempat lain tetapi kemudian tidak di bolehkan pasalnya terbatas cukup dua belas pasien saja menurut pihak puskesmas surat rujukan di keluarkan berdasarkan klim jkn khusus bukan pasien UGD.
Selain itu andi juga mengutarakan rasa kecewa saat pertama kali masuk melihat pasien sedang di biarkan terbaring lama di kursi luar tidak silahkan masuk di kamar pasien
Meski demikian ketua tetap komitmen untuk bagaimana mengupayakan puskesmas tanah goyang bukan lagi statusnya rawat jalan tetapi harus di tingkatkan menjadi rawat nginap dan di upayakan untuk menambah bangunan agar lebih besar lagi.
Semua itu akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tiga belas ribu penduduk diwilayah kerja puskesmas tanah goyang dua Desa sembilan Dusun kecamatan huamual,kabupaten seram bagian barat (SBB).
Di tempat yang sama sekertaris ketua komisi 3 Rahmad basiha dari fraksi PKS menambahkan, kehadiran hari ini lebih banyak mendengar dan masukan dari kepala puskesmas medis dan paramedis untuk meninjau pelayanan langsung namun demikian mengkritisi kehadiran pegawai absennya belum maksimal lewat itu bisa berpengaruh pada pelayanan kesehatan oleh itu harus lebih disiplin lagi.
Sekertaris juga menjelaskan soal penggunaan dana jkn dan bok bahwa kata kepala puskesmas suda lakukan sesuai peraturan atau juknis meski demikian kita tidak masuk kesitu dan kita profeaional saja ucap Rahmat.
Rahmat sampaikan dari 22 puskesmas di sbb berkaitan dengan penggunaan dana jkn dan bok puskesmas tanah goyang sebagai sampel untuk dijadikan bahan tindak lanjut kita memanggil kepala dinas kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjut. Sebab puskesmas tanah goyang masi banyak kekurangan yang perlu di tindak lanjut.
Di tempat yang sama dari fraksi partai perindo Sepanya Urbanus menyampaikan kepada kepala puskesmas ada hal sensitif yang mau di sampaikan nanti tetapi bukan disini di sampaikan pada saat rapat dengar pendapat (RDP)nanti.
Senada dari fraksi Partai gerindra La Ode Masihu dengan tegas menyoroti kepala puskesmas yang tidak pernah turun pantau anak buahnya bekerja secara langsung di pustu ataupun polindes wilayah kerjanya hal itu disesali karena pernah terjadi pada pasien yang datang mau melahirkan di polindes sampai menangis karena saat itu petugas tidak ada di tempat.
Ode juga menyebut demi kebutuhan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pertangung jawaban penggunaan dana jkn dan bok kita ketemu di rapat dengar pendapat nanti, ini mengingatkan tutup Ode masihu 21.01.2025.
Pewarta (Kaperwil Maluku Ode Khalif).