Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bidang kesehatan tidak di bolehkam untuk potong.
Berkaitan dengan firalnya dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas kecamatan waisala.
Turut terungkap dugaan pemotongan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas tanah goyang kecamatan huamual kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Maluku.
Beberapa staf puskesmas tanah goyang minggu lalu di piru menemui media ini mengatakan menanggapi firalnya berita pemotongan dana bok di puskesmas kecamatan waisala, berterima kasih kepada DPRD komisi lll lebih khusus ketua komisi dari fraksi Demokrat Andi Nur Akbar suda bertindak mengungkap kasus pemotongan dana bok di puskesmas kecamatan waisala
Hal tersebut direspon staf puskesmas bahwa suda lama terjadi pemotongan dan bukan saja di puskesmas waisala tetapi juga terjadi di puskesmas tanah goyang entah hasil pemotongan itu digunakan untuk apa yang jelas selama ini irmawan tidak pernah terbuka perlihatkan bukti belanja seperti kuitansi sebagai bentuk keterbukaan sesuai perintah uu no.14 tahun 2008. ucap sumber.
Kata sumber soal pemotongan dana bok di puskeamas tanah goyang setiap tahun sebesar 25 ribu/orang dalam satu kegiatan jika ditotalkan bisa mencapai puluhan juta.
Untuk menghindari temuan pemeriksaan seperti tahun 2022 lalu dibuatlah kesepakatan pemotongan secara tertulis oleh irmawan hal itu berlaku sejak tahun 2023.beber sumber.
Sumber sampaikan selain kasus pemotongan bok, irmawan juga meminjam dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik staf dari januari 2024 sampai sekarang belum dikembalikan entah miliki alasan masi diam.
Uang yang di pinjam belum diketahui pasti berapa jumlahnya tetapi diperkirakan kurang lebih 20 juta saat dipinjam irmawan tidak menjelaskan apa apa kepada staf bahwa berapa jumlah uang dan kapan dikembalikan.
Selain kasus itu soal pembagian dana JKN irmawan di nilai tidak adil sebab pembagian jkn bulan 11 bendahara baru keluar dari penjara tetapi dia suda terima sementara yang lain aktif bekerja tidak dapat hal itu suda di sampaikan kepada komisi 3. Dprd saat kunjungan minggu lalu. Kata sumber.
Sumber katakan, banyak hal yang terjadi di puskesmas tanah goyang termasuk persoalan absen ada dua staf yang jarang masuk kerja satunya bendahara jkn dan satunya adiknya plt kepala dinas kesehatan tetapi irmawan tidak pernah menegur mereka atau tanya tanya mereka tetapi kalau yang lain satu atau dua hari saja tidak masuk kerja di tanya terus bahkan saat masuk kerja dimarahi, kata sumber ada apa?
Dengan adanya hal hal terjadi di puskesmas tanah goyang menyankut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (NOK) kami meminta kepada DPRD Seram Bagian Barat (SBB) komisi lll untuk mengambil, RUK, juknis JKN dan daftar bayar JKN serta rab bok puskesmas untuk singkronkan dengan data dinas kesehatan maupun BPJS sedangkan bok tanyakan realisasi pekerjaan dan pembayaran, semuanya penggunaan anggaran harus terbuka.
Soal pencocokan data harus di lakukan karena selama ini irmawan tidak pernah ada keterbukaan untuk staf pada saat pencairan dana jkn belum langsung di bagi kepada yang berhak menerima tetapi menunggu beberapa minggu bahkan sampai berbulan bulan dengan alasan menunggu pencairan berikutnya supaya saat pembagian jkn dapat banyak padahal bohong saat pembagian sama saja,tegas sumber.tutup.13.02.2025.
Pewarta(Kaperwil Maluku Ode Khalif).