JAKARTA-KALIBERNEWS.NET.-//– Lumpuhnya layanan Bank DKI sejak 29 Maret memancing berbagai reaksi nasabah baik di dunia nyata maupun di dunia maya (media sosial). Bahkan sempat adanya seruan di media sosial untuk mengosongkan rekening Bank DKI dan juga meminta arahnya mundur.
Terkait kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menampiknya. Oleh karena itu, dia memanggil arah Bank DKI. Bahkan langsung menonaktifkan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dan melaporkan permasalahan Bank DKI ke Bareskrim.
”Jadi, saya dan pak wagub sudah memanggil arah Bank DKI. Kami telah mempelajari, memahami secara detail apa yang terjadi di Bank DKI. Dan hari ini (kemarin), secara khusus, rapat pertama kami masuk adalah juga menyangkut Bank DKI,” terang Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (8/4).
Layanan Bank DKI Lumpuh sejak 29 Maret, Pram Panggil Direksi hingga Nonaktifkan Direktur Teknologi dan Operasional
Layanan perbankan Bank DKI terganggu bahkan lumpuh sejak 29 Maret 2025. Atas kondisi itu, banyak nasabah yang mengeluhkan di dunia nyata maupun maya. Mereka mengeluhkan tidak bisa melakukan transaksi apapun, baik mobile banking maupun ATM. Atas kondisi itu, hingga Selasa (8/4), banyak seruan di media sosial untuk mengosongkan rekening Bank DKI dan juga meminta arahnya mundur.
Pram juga menyebutkan, meski tidak bisa melakukan transaksi, dia menjamin uang dalam rekening tetap aman. ”Intinya, kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” tambahnya.
Atas langkah Gubernur Pramono Anung tersebut, Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Rachmad Hidayat SH memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah antisipasi tersebut.
“Kita sangat mengapresiasi langkah gubernur Pram, sehingga masyarakat terutama nasabah Bank DKI mendapat kepastian atas uang yang disimpan di bank milik Pemprov Jakarta terdebut,” ujar Rachmad Hidayat kepada awak media.
Rachmad Hidayat menambahkan, “Saat ini, ASN di DKI Jakarta belum bisa mengakses rekening mereka DKI terutama melalui Mobile Banking. Dan payroll tidak bisa diakses, sehingga gaji ke 13 belum.bisa ditarik,” imbuh Rachmad Hidayat.
Ia berharap, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengambil langkah lebih jauh untuk perbaikan sistem pada data base servernya. “Pemprov harus memenahi sistemnya agar kegiatan roda pembangunan DKI Jakarta tidak tergamggu,’ tandas Ketua DPW IWO Indonesia Jakarta Raya, Rachmad Hidayat SH. *** DPW IWOI Jakarta ***