SBB,-Kalibernews.net.-//– Silawane menjadi Pj kepala Desa loki kecamatan Huamual sejak tahun 2024 di berikan rekomendasi oleh pj bupati sebelumnya tetapi harus bertanggung jawab atas insentif imam sembilan(9)dusun selama empat tahun belum dibayarkan berturut turut 2021-2025.
Akibat pj,kepala desa belum memberikan hak imam sehingga semuanya datang menemui kepala dinas pemdes pada senin 26.05 ruangannya di lantai(1)satu kantor bupati jam 11:30 wit.sbb,Maluku.
Saat sejumlah imam menemui kadis pemdes mengatakan,saya suda telpon pj, kepala desa loki silawane perintahkan agar segera bayarkan semua insentif hak bapak imam di wilayah desa loki jangan ada masalah dan tidak boleh tertunda lagi sebab suda tertulis dalam laporan pertanggung jawaban,khusus tahun 2024-2025.
Kadis juga marah mempertanyakan kenapa pj,kepala desa loki tidak bayarkan hak hak imam sampai suda empat(4)tahun berjalan?.
Jika dalam jangka waktu dekat ini belum bayarkan hak hak imam tentu saya memanggil pj,kepala desa loki silawane untuk pertanggung jawabkan dan bila perlu saya tarik untuk kembali bekerja di pemdes,tegasnya.
Sementara camat huamual ditemui media ini depan kantor bupati dikonfirmasi terkait insentif imam pada wilayah desa loki dengan singkat dan jelas nada yang tegas mengatakan hak imam harus dibayarkan tidak boleh tertunda,nanti saya ingatkan lagi pj,kepala Desa loki silawane.ucapnya.
Imam juga tambahkan dan mempertanyakan, kami suda tidak percaya dengan kinerja pj,kepala desa loki,mengapa insentif hak imam sejak berapa tahun ini tidak di bayarkan tepat waktu bahkan molor bertahun tahun,harusnya imam tidak dipersulit sampai naik kepemdes,
ini menandahkan bahwa kinerja mereka tidak bagus,sebabnya perlu ada evaluasi dan kami berharap setelah ada pertemuan dengan kepala dinas pemdes, pj,kepala desa loki dalam waktu dekat suda bisa memberikan insentif hak hak kami imam apalagi kami juga diperhadapkan dengan hari besar lebaran idhul adha 1 syawal 1446H.
Kami imam juga meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sbb,Bapak Ir.Asri Arman MT agar mengevaluasi setiap pj,kepala desa dan perangkat yang membuat pelanggaran yang menyulitkan masyarakat terutama kaur kaur desa yang terlibat dalam dugaan korupsi dd,add desa loki harus adakan pemberhentian jabatan agar tidak berdampak pada insentif imam,lalu pemdes harus bentuk tim untuk periksa semua kaur punya ijasah sesuai persyaratan.tutupnya.Pewarta(Kaperwil Maluku OLM).