Maluku.-Kalibernews.net.-//-65 Kepala Desa Di SBB suda bulan ke 6 Belum Memberi Laporan Pertanggung Jawabang Dana Desa kepada inspektorat tahun 2024Kemanfaatan Dana Desa/Anggaran Desa,mengurangi presentase angka kemiskinan di masyarakat dan peningkatan program pemberdayaan desa, usaha kecil menengah, dan pembangunan infrastruktur.
Keterlambatan laporan Dana Desa/Anggaran Desa di 65 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat,di duga ada unsur kelalaian dan kesengajaan oleh aparatur desa sudah menjadi kebiasaan.
Laporan tahap pertama Dana Desa /Anggaran Desa sudah 60% Tahun Anggaran 2024 sudah selesai,Laporan tahap ke dua 40% belum selesai.Telah menjadi hambatan pembangunan dan penyarapan anggaran ,subsidi Bantuan Lansung Tunai (BLT) di masyarakat buat kesejahteraan terkendala.
Konfirmasi lansung kepala kantor dinas inspektorat kabupaten seram bagian barat, Indra Maruapey,’ senin,kota piru,02,06 menjelaskan bahwa desa-desa yang belum memberikan laporan pertanggung jawaban akan diberikan sangsi dan pemanggilan paksa ujar indra dengan tegas.
Lanjut Darto,Ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) SBB Darto Al bana kepada media ini di piru senin,02.06,mengatakan hasil konfirmasi langsung ke inspektorat sbb,65 Desa di sbb masi bermasalah belum masukan laporan pertanggung jawaban dd,add di inspektorat tahun 2024.
Saya ketua GPII sbb dan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Seram Bagian Barat (SBB) berkomitmen setelah lebaran akan menggelar aksi demo besar di DPRD SBB dan Inspektorat SBB mendesak berikan rekomendasi ke kejaksaan piru untuk periksa Semua Desa yang bermasalah terkait DD,ADD.
Menurutnya masyarakat suda dirugikan seperti contoh Kasus Desa loki insentif imam tahun 2024 sampai hari ini belum di berikan dengan alasan pencairan dana desa/alokasi dana desa tahun 2024 tahap 4 belum pencairan pertanyaan mereka kerja apa saja apakah gaji perangkat besar dua juta lebih setiap bulan masi kurang??? tutup Darto.Pewarta(Kaperwil Maluku OLM).