Oleh : Kang Oos Supyadin SE MM (Pemerhati Kebijakan Publik)Spesial Rubrik Kaliber NewsKita semua menyadari dan bersuara sama bahwa praktek korupsi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini begitu semakin menggurita bahkan bisa dikatakan ketahap membudaya, ini sungguh miris dan mengerikan ditengah visi dan misi pemerintahan menuju Indonesia Emas. Strategi berkorupsi makin variatif dan adaptif, yang lagi ngetrend adalah korupsi berhiasi investasi.
Pada era tahun 70 an dikenal dengan istilah *State Capture Curroption*, apa itu? *State capture corruption* adalah bentuk korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembentukan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri, melalui kolusi antara pejabat, politisi, dan pengusaha.
Hal ini menyebabkan negara, dalam hal ini regulasi Undang-Undang dan institusi, dikuasai atau “dikuasai” oleh kepentingan privat alias swasta atau oligarki, bukan kepentingan publik alias rakyat. Skandal E-KTP adalah contoh nyata telah terjadinya state capture corruption, bahkan bisa jadi disemua lini pos anggaran negara khususnya yang bernilai startegis.
Skandal tersebut adalah contoh nyata bagaimana jaringan korupsi dapat memengaruhi kebijakan dan menimbulkan kerugian negara.Ada beberapa poin penting tentang state capture corruption yang oleh semua pihak harus disadari dan diinsyafi yaitu:
1. Kolusi dan Pengaruh: State capture corruption melibatkan kolusi antara aktor-aktor kunci seperti pejabat, politisi, dan pengusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi.
2. Kepentingan Privat vs Publik: Tujuan utama dari state capture corruption adalah untuk menguntungkan pihak privat, bukan kepentingan publik atau negara.
3. Pembuatan Kebijakan yang Diperas: Dalam state capture corruption, kebijakan dan regulasi dibuat atau diubah untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu.
Dampak dari State capture corruption ini pastinya akan merusak tata kelola pemerintahan secara sistematis dan menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.
Untuk itu kami mengajak segenap elemen dan seluruh rakyat yang sungguh-sungguh Cinta NKRI Harga Mati kini saatnya untuk menggelorakan dan memperjuangkan antikorupsi melalui pendidikan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan langkah penting untuk mencegah dan melawan state capture corruption. Rahayu Indonesia KuEditor : GilangPenyunting : Pimred