Soreang-Kaliberbews.net.-//-Sebagai BUMD yang di bentuk pemerintah kabupaten bandung pada 2022 PT.Bandung Daya Sentosa (BDS) dianggap sebagai solusi strategis ketahanan pangan dan penguatan perekonomian lokal,namun ironis,sejak 2024 kolaborasi bisnis dengan puluhan Vendor justru berahir dengan hutang lebih dari 105,4 milyar tanpa kejelasan kedepan.
Ketika narasi publik tentang BDS sebagai pilar ekonomi daerah mulai terbit,kenyataanya malah menjadi preseden masalah tata kelola.
Ragam fakta yang perlu di cermati
Vendor-vendor melaporkan telah berkontrak dan mengirim
bahan pangan (ayam boneless, ikan) meski belum menerima
pembayaran sebelumnya. Beberapa klaim menjanjikan
dukungan jaminan APBD atau proteksi pemerintah yang kemudian tidak terealisasi .
Kini, puluhan perusahaan mengaku mengalami kerugian total mencapai Rp105,4 miliar,
sebagian menyebut kerugian personal mencapai Rp33 miliar .
Apakah Ini Gagal Bayar atau Penipuan?
Menurut perspektif jawaban resmi PT BDS, ini hanyalah kasus gagal bayar B2B karena mereka
belum menerima Rp127 miliar dari pembeli (PT CFR). Namun, pihak mereka mengklaim sudah
membayar lebih dari 60% utang vendor .
Tetapi dari sisi jurnalistik, terdapat pertanyaan kritis yang perlu dijawab :
- Apakah komunikasi dan sistematis kerja sama memang disertai jaminan yang valid atau
hanya digunakan sebagai bujuk rayu ? - Mengapa vendor tetap dikirim tanpa audit risiko atau escrow system ?
- Apakah ada unsur manipulasi reputasi BUMD s bukti bahwa BDS sejak awal sengaja menyembunyikan risiko dan menjanjikan hal
yang tidak ada, maka perlu diperhitungkan bahwa ini bukan sekadar gagal bayar, melainkan
modus penipuan korporasi bermarka negara.
Evaluasi Akuntabilitas dan Pengawasan
BUMD seperti BDS adalah instrumen publik, bukan entitas privat biasa. Maka
pertanggungjawaban bukan hanya pada manajemen, tetapi juga pada:
Pemkab Bandung, selaku pemegang saham mayoritas, yang harus memberi kontrol aktif.
DPRD Kabupaten Bandung, yang belum mengambil sikap tegas meskipun persoalan ini sudah
menjadi konsumsi publik .
Penegak hukum (Kejaksaan Negeri, KPK) yang kini mulai menelusuri laporan vendor setelah
kasus ini viral secara nasional .
Seruan Media: Transparansi & Tindakan Nyata
Hedi Heriyadi, sebagai pewarta investigatif, menilai perlu: - Auditor independen (APIP/BPK atau audit publik) segera diterjunkan untuk menelusuri lini
keuangan BDS sejak berdiri. - Pansus DPRD mengawasi proses audit, menjaga agar hasilnya transparan dan tidak
disembunyikan. - Media publik membantu menyuarakan korban, agar vendor tidak merasa takut bersuara
terbuka. - Tindak lanjut hukum jika ditemukan indikasi pidana (penipuan, penggelapan, kebohongan
kontraktual).
Penutup : Harus Ada Tanggung Jawab, Bukan Hanya Klarifikasi
Kisruh PT BDS bukan soal malu-maluin nominal yang tertunggak, melainkan soal citra BUMD
sebagai entitas publik, dan reputasi publik yang tercederai
Jika BDS memang hanya mengalami kendala cash flow, maka penjelasan terbuka dan proses
penyelesaian konflik secara hukum menjadi krusial. Namun bila ditemukan jejak manipulasi
atau janji palsu, maka bukan “gagal bayar”, tapi skandal korporat yang perlu ditindak pidana.
Kalibernews, dengan pendekatan jurnalistik independen oleh Hedi Heriyadi, menempatkan
kasus ini sebagai pemicu diskursus lebih luas : sejauh mana pemerintah daerah mampu
menjamin keterbukaan dan akuntabilitas,entitas bisninya sendiri..? *** Tim ***