Soreang.-Kalibernews.net.-//— Kasus yang menjerat PT. Bandung Daya Sentosa (PT BDS) kini menjadi sorotan publik.
Perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut diduga mengalami permasalahan serius, mulai dari utang menumpuk, keterlambatan pembayaran kepada mitra usaha, hingga indikasi mal-administrasi dalam pengelolaan keuangan.
Yang lebih memprihatinkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung — sebagai lembaga pengawas — dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Langkah DPRD baru terlihat setelah gejolak publik dan pemberitaan media merebak, sehingga memunculkan kesan bahwa reaksi mereka bersifat reaktif dan bukan proaktif.
Komisi yang membidangi perekonomian memang mengusulkan audit terhadap PT BDS, namun adanya aturan internal yang mengatur jeda waktu tiga tahun untuk audit internal justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Aktivis dan praktisi hukum bahkan menilai langkah ini berpotensi sekadar “formalitas” yang tidak menyentuh akar masalah.“Penyertaan modal daerah kepada BUMD harus disertai pengawasan ketat, bukan sekadar persetujuan anggaran.
DPRD punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai aturan dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik kepada Media Balancenews dan Media Kalibernews.net
Kasus PT BDS, menurut banyak pihak, merupakan alarm kegagalan tata kelola keuangan daerah sekaligus bukti lemahnya sistem pengawasan.
Media Kalibernews menilai, demi menjaga kepercayaan publik, DPRD Kabupaten Bandung perlu segera:
1. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus PT BDS secara menyeluruh.
2. Mempercepat proses audit, baik internal maupun melalui BPK, tanpa menunggu masa jeda tiga tahun.
3. Memastikan hasil investigasi diumumkan secara transparan kepada publik.
Jika langkah tegas tidak segera diambil, DPRD Kabupaten Bandung akan tercatat sebagai lembaga yang abai terhadap amanah konstitusi dan gagal melindungi kepentingan rakyat.
Media Kalibernews akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk komitmen terhadap jurnalisme berimbang dan kontrol sosial demi terciptanya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel.Pewarta *** Hedi ***