Garut-Kalibernews.net.-//- Ketua KPP Kabupaten Garut Ceng Dzanu, Rabu 19/11/2025 sambangi SMA Persis Pakenjeng guna meminta Klarifikasi/jawaban dari Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta ( SMAS ) Persis, bertempat dirumah kediamannya Kepala sekolah Gandi menyampaikan “”
Bahwa apa yang diminta KPP, terkait surat konfirmasi yang telah dilayangkan pihaknya hingga saat ini belum bisa memberikan jawaban/klarifikasi secara tertulis karena saya harus berkoordinasi dengan ketua Yayasan, mengenai surat dari KPP, saya sudah sampaikan kepada ketua Yayasan,
Lanjut Gandi menambahkan bahwa perasaan saya dalam melaksanakan rek up/Update Data untuk pertanggung jawaban itu sudah sesuai dengan SOP, arahan dari Dinas, bahkan kamipun selalu berkoordinasi dengan rekan sejawat, apabila ada hal hal yang mungkin ada kekeliruan itu mutlak kesalahan kami, tapi saya menyikapi permasalahan ini, sebenarnya sudah memberikan jawaban kepada seseorang yang mengatasnamakan media juga imbuhnya
Lebih lanjut Kepala SMAS Persis menambahkan Saya sebagai kepala sekolah tidak tahu apa-apa, karena keseluruhan pengelolaan ini dan itu serta segala sesuatunya dikelola juga dipertanggung jawabkan oleh ketua yayasan, H. Rahman,” ujarnya.
Lebih lanjut, KPP juga menyoroti posisi H. Drs. Rahman Zaenudin, M.Pd., yang disebut bukan hanya sebagai Ketua Yayasan Persis Pakenjeng, tetapi beliau juga menjabat sebagai pengawas pendidikan pada Kementerian Agama Kabupaten Garut (Kemenag).
Dilain tempat jam berbeda Ceng Dzanu Ketua KPP menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAS Persis Gandi sangat tidak proporsional dan belum bisa diterima jawabannya, dalam hal ini juga Ceng Dzanu menyoroti adanya posisi ganda yang dipikul olehbketua Yayasan, justru permasalah ini dinilai telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai adanya potensi konflik kepentingan dalam tata kelola keuangan dalam pengelolaan Yayasan.
Hingga berita ini diterbitkan, KPP masih menunggu jawaban resmi secara profesional dari pihak SMA Persis Pakenjeng maupun yayasan terkait surat konfirmasi tersebut. KPP menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan mengenai penggunaan dana negara yang bersumber dari program pendidikan nasional.*** Red ***