GARUT,-Kalibernews.net.-//-– Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin terkait pengadaan lahan Sekolah Rakyat memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Meski langkah ini dinilai sebagai upaya memutus rantai kemiskinan, kritik tajam muncul mengenai urgensi penyelamatan moral dan etika pemuda yang kian tergerus oleh penyakit sosial.
Paradigma Pembangunan: Jangan Lupakan “Jiwa” PemudaKetua OKP BK-RI DPD Jawa Barat, Rudy UGT, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini.
Menurutnya, pembangunan fisik sekolah formal harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter dan implementasi regulasi kepemudaan yang selama ini dianggap “mati suri”.”Kita tidak hanya butuh gedung sekolah.
Kita butuh benteng bagi generasi muda. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan PP No. 41 Tahun 2011 sudah jelas mengamanatkan pembinaan dari usia 16 hingga 30 tahun.
Jika sarana dan prasarana kepemudaan tidak dibenahi, gedung sekolah rakyat hanya akan menjadi saksi bisu hancurnya moral pemuda akibat Narkoba dan Miras,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti Pergub Jabar No. 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang disinyalir hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata di akar rumput.
Darurat Moral: Virus Premanisme dan NarkotikaSecara religius dan etis, Garut yang dikenal sebagai kota santri kini menghadapi tantangan besar.
Penjualan miras yang kian terang-terangan, penyalahgunaan narkotika, serta budaya premanisme telah menjadi “virus” yang meracuni regenerasi.
Pembangunan Sekolah Rakyat harus memiliki paradigma baru:Integrasi Etika & Agama: Pendidikan tidak boleh hanya mengejar angka literasi, tapi harus menjadi garda terdepan pencegahan zat adiktif.
Penyediaan Wadah Kepeloporan: Pemuda butuh ruang aktualisasi agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran premanisme.Pengawasan Ketat: Perlu sinergi antara kebijakan lahan sekolah dengan kebijakan “zero miras” di lingkungan pendidikan.
Tanggapan Bupati: Memutus Transmisi KemiskinanDi sisi lain, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah instrumen strategis. “Ini adalah cara memotong transmisi kemiskinan. Akses pendidikan yang setara adalah kunci agar generasi mendatang tidak terjebak siklus ekonomi sulit,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk lahan tersebut dengan komitmen penuh pada regulasi yang berlaku.
Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa sekolah tersebut mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bersih dari pengaruh zat adiktif dan memiliki mentalitas kewirausahaan yang kuat.
Kesimpulan: Perubahan Paradigma Menuju Garut BertaqwaPerubahan paradigma di Garut menuntut pemerintah tidak hanya menjadi “kontraktor” bangunan, tapi juga “arsitek” moral.
Tanpa pembinaan pemuda yang kuat dan pemberantasan miras/narkoba yang serius, pembangunan fisik sehebat apa pun akan sia-sia jika generasi penerusnya lumpuh secara etika dan mental. Sumber*** ketua OKP BKRI Jabar ***