Bandung Barat-Kalibernews.net.-//- Berkembangnya isu dalam pemberitaan sebelumnya bahwa diduga adanya kegiatan renja Dinas diserobot oknum anggota DPRD KBB menjadi pokir sempat menjadi perhatian LAKI KBB.
Dalam perkembangan berikutnya Pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB menyampaikan surat audensi tanggal 9 Januari 2026 kepada Pimpinan DPRD KBB untuk melakukan klarifikasi terjadap isu renja Dinas rasa Pokir tersebut.
Guras sapaan akrab Gunawan Rasyid Ketua LAKI KBB ini menyampaikan kepada media bahwa Pimpinan DPRD KBB M.Mahdi, Asep Dedi dan Dadan telah mengundang pengurus LAKI pada hari Kamis 29 Januari 2026 menyampaikan klarifikasinya.
Dalam pertemuan tersebut fokus klarifikasi dalam proses penyusunan dan pengeloaan keungan daerah serta konsistensi pelaksanaan kegiatan secara normatif di masing masing OPD.
Terkait isu adanya dugaan oknum anggota DPRD menyerobot kegiatan Renja Dinas yang di klaim menjadi pokir, Pimpinan DPRD KBB menjamin isu tersebut tidak benar dan tidak terjadi, bahkan menekankan kalau memang ada silahkan bongkar saja ucapnya.
Sementara LAKI KBB di tahun anggaran 2025 menemukan data adanya dugaan prilaku koruptif yang dilakukan oknum anggota DPRD terutama dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa bahkan diduga ada aliran dana yang seyogyanya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara Negara.
Untuk memastikan kosistensi pernyataan Pimpinan DPRD KBB dalam rangka mencegah terjadinya prilaku koruptif dalam kegiatan anggaran tahin 2026, LAKI KBB telah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sebagai lembaga penindak.
Sebelumnya kami cukup kaget melihat prilaku oknum penyelenggara negara yang secara terbuka dan atraktif berani melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang seolah biasa dan kebal hukum.
Padahal kalau dilacak kekayaanya sejak dilantik menjadi pejabat hingga sekarang ( Follow The Money ) melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) khawatir tidak bisa menjawab dan menjadi pelanggaran pidana.
LAKI KBB konsisten akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 sementara untuk penindakan kita serahkan kepada Aparat Penegak Hikum pungkas Guras *** Wans ***