SBB, Kalibernews.net,.// -Selasa, 7 april 2026//atas nama Pemerintah kabupaten seram bagian barat, wakil bupati Selfinus Kainama S.Pd dengan resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 ke pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di bahas.
Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut adalah komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mengevaluasi seluruh capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan satu tahun anggaran.
Wakil Bupati, Selfinus Kainama dalam pidatonya menekankan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bukan semata kewajiban administratif, tetapi merupakan pertanggungjawaban moral dan politik terhadap masyarakat.
Selfinus menyebut tahun 2025 sebagai fase awal dalam pembangunan, kebijakan pemerintah yang difokuskan pada penguatan pembangunan jangka panjang, semua kebijakan tahun 2025 diarahkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal
Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2025 baik telah mencapai indikator pembangunan, program, sampai pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar
Rp.964,4 miliar dengan realisasi Rp.918,4 miliar atau mencapai 95,23 persen, capaian tersebut menunjukkan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana transfer berjalan efektif.
Sementara, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp.905,8 miliar dari total alokasi Rp.1,03 triliun atau realisasi sebesar 87,72 persen. Angka tersebut dinilai program pembangunan berjalan sangat baik, meskipun memiliki kendala teknis dan administratif yang berpengaruh pada penyerapan anggaran.
Selfinus sampaikan bahwa capaian tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah, oleh karena itu setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Selfinus mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini masi memiliki tantangan yang serius, terutama menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik.
Rencananya kebijakan berikut akan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, membuat ekonomi berbasis potensi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan sampai ke wilayah terpencil.
Hal tersebut menjadi fokus utama Pemerintah kabupaten seram bagian barat dengan membuka evaluasi serta meminta masukan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perbaikan tata kelola pemerintahan, bangun sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam kepastian pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. tutup.07.04.2026.
Pewarta ~Kaperwil Maluku