Tasikmalaya,-Kalibernews.net.-
Menteri Agraria dan Tata Ruang( Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.red) membagikan sertifikat tanah milik warga secara langsung di Kampung Leuwimalang Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,Rabu(24/1/2024).
Pembagian sertifikat tanah itu merupakan bagian hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Total ada 40 lembar sertifikat yang dibagikan, 10 di antaranya diantarkan langsung oleh Hadi ke rumah warga atau door to door. Didampingi Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, Hadi blusukan menyusuri perkampungan padat penduduk itu.
Sementara 30 sertifikat lainnya diserahkan di halaman Masjid Uswatun Hasanah di Kampung Leuwimalang. Hadi disambut hangat warga, tanpa tenda, tanpa pengeras suara, Hadi tampak bersahaja membagikan surat berharga milik masyarakat tersebut.
Saat pembagian sertifikat itu Hadi juga menanyakan langsung mengenai biaya dan kualitas pelayanan pembuatan sertifikat tersebut.
“Mengapa saya door to door, karena saya harus mendengarkan langsung dari masyarakat, apakah biayanya sesuai. Lalu saya tanya apakah dalam proses pelayanan ini dilayani dengan baik. Yang ketiga saya ingin sosialisasikan langsung apabila ada tanah wakaf yang belum diselesaikan, akan kami bantu dan gratis,” kata Hadi.
Dia menjelaskan untuk Kota Tasikmalaya target sertifikasi lahan sebanyak 337 ribu bidang. Sementara yang sudah bersertifikat sekitar 268 ribu.
“Sehingga untuk Kota Tasikmalaya sudah 80 persen tanah di Kota Tasikmalaya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat. Kita kejar agar diselesaikan sehingga menjadi kota lengkap, berarti seluruh tanah terdaftar secara spasial mau pun secara yuridis, tanah itu sudah akurat apabila dimasukan dalam sistem elektronik,” papar Hadi.
Manfaat ekonomi dari sertifikat lahan di Kota Tasikmalaya itu ditaksir sekitar Rp 1,89 triliun. “Dampak ekonomi di Kota Tasikmalaya ini Rp 1,89 triliun, uang itu jika sertifikat dijadikan hak tanggungan. Jadi kalau yang punya usaha, UMKM silahkan manfaatkan,” kata Hadi.
Sementara itu jika secara nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki target sertifikasi sebanyak 126 juta bidang lahan. Sementara yang sudah selesai 110 juta bidang.
“Di tahun 2024 ini kita akan selesaikan menjadi 120 juta bidang, sisa target yang 6 juta nanti di tahun 2025. Dampak ekonomi secara nasional dari pembagian sertifikat ini, apabila di hak tanggungkan itu Rp 5.999 triliun,” kata Hadi.
Lebih lanjut Hadi juga mengingatkan agar warga yang sudah menerima sertifikat waspada. Ini terkait adanya potensi warga didatangi oknum yang meminta imbalan.
“Pesan saya masyarakat yang baru menerima sertifikat jangan takut apabila ada petugas BPN atau siapa saja secara diam-diam ke rumah, kemudian minta uang, laporkan langsung, akan saya proses. Tak ada yang main-main lagi,” tegas mantan Panglima TNI tersebut ** Gilang **