Garut,-Kalibernews.net.-//-(3/10/2025) – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, telah dilaksanakan pada Senin, 3 Oktober 2025.
Acara ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa, sekaligus menyoroti berbagai isu krusial di wilayah tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Dapil Jabar XIV (Kabupaten Garut), H. Aceng Malki, memimpin kegiatan pengawasan ini, didampingi oleh perwakilan DPMD Provinsi Jabar, Camat Bayongbong, Forkopimcam, Ketua APDESI, Kepala UPT, KCD, BPD, Sekwan, Ketua KNPI Bayongbong, serta Kepala SMA/SMK dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bayongbong.
Sorotan Dana Bantuan dan Optimalisasi ProgramCamat Bayongbong, Zaenal Abidin S.S.TP., dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan harapannya, “Dengan segala keterbatasan, diharapkan arahan dan bimbingan, semoga bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya,
menekankan pentingnya kolaborasi dan pembinaan.Dalam sesi pembahasan, H. Aceng Malki fokus pada dua isu utama: Pengawasan Dana Bantuan Provinsi dan Optimalisasi Program-Program Pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari tiga lembaga utama: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Unsur-unsur lembaga ini, menurutnya, harus berjalan beriringan berdampingan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Isu Kerentanan Garut dan Kasus Kesehatan di BayongbongAceng Malki juga menyoroti kondisi Kabupaten Garut yang, meskipun selama lima tahun terakhir memiliki anggaran hibah yang tinggi, masih menghadapi kerentanan tinggi di berbagai sektor.
Isu-isu yang disoroti meliputi kerusakan jalan lingkungan Desa dan Kabupaten, masalah pengelolaan sampah, serta pendidikan dan kesehatan dengan Indeks Pembangunan (IP) yang masih rendah.Secara spesifik di Bayongbong, terdapat 49 kasus kesehatan di 9 Desa, yang menjadi bahan evaluasi serius.
Meskipun ia mencatat bahwa kasus stunting di Bayongbong masih berada di bawah angka rata-rata nasional (18%), temuan kasus kesehatan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut.
Penekanan Akuntabilitas Data Bantuan SosialMenanggapi potensi masalah dalam penyaluran bantuan, DPRD melalui H. Aceng Malki menekankan langkah-langkah untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau pemborosan dalam program-program sosial.
Ia menekankan bahwa database dan data statistik harus jelas dalam pelaksanaannya, dengan dinas terkait wajib bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).”Harus jujur dalam mengajukan data bantuan sosial, ada niat baik dari mulai desa sampai ke dinas sosial sesuai fakta di lapangan,” imbuhnya, menyerukan integritas data sebagai kunci keberhasilan program bantuan.
Sikap Tegas Terhadap Oknum Wartawan dan LSMPada sesi diskusi, Aceng Malki secara terbuka menyinggung masalah yang diakibatkan oleh banyaknya oknum wartawan dan LSM yang kerap memberitakan isu tanpa data yang jelas, seperti kasus viral di SMA 19 Bayongbong.
Dalam pernyataan yang tegas, ia menyampaikan kehadirannya juga untuk mem-back-up Kepala Desa dan Kepala Sekolah dari ancaman atau intimidasi.
Bahkan, ia menyatakan siap menghadapi oknum tersebut secara langsung, termasuk dengan video call bersama, seraya menegaskan, “kita lawan bersama-sama terhadap LSM dan wartawan gadungan,” yang menunjukkan sikap membela perangkat daerah yang diserang dengan informasi tidak valid.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan Kepala Desa dan Kepala Sekolah dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.***Aris.***