SBB–Kalibernewsnet-//- Masyarakat kecamatan Huamual kabupaten seram bagian barat maluku, kamis, 22,01 telah mendatangi Kantor Kejaksaan tinggi maluku, menanyakan terkait hasil penanganan kasus dugaan korupsi dd dan add Desa loki kecamatan Huamual yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1,3M pada tahun anggaran 2017-2020.
Kasus tersebut suda lima tahun mengambang terhitung sejak tahun lalu ditangani kejaksaan negeri piru tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum, sehingga banyak pertanyaan datang dari publik berapa orang calon tersangka? Siapa nama nama mereka?. dan kenapa penanganannya lambat?
Zakarias matakena kepada media ini kamis,22.01 melalui telpon mengatakan kejaksaan tinggi maluku telah mengantongi beberapa nama Desa di seram bagian barat atas kasus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,
Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada satu Desa dan beberapa nama calon tersangka, atas dugaan korupsi dd dan add mereka perkaya diri dan kelompoknya sebagai nyata kerugian uang Rakyat sebesar 1,3 miliar dana itu cukup besar bagi masarakat lokki.
Kasus loki memang suda lima tahun berjalan, lima tahun pula publik menanti kepastian hukum, banyak pertanyaan datang, dari berbagai masyarakat kapankah kasus loki tuntas dan berapa nama yang harus terseret kemeja hijau lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan tinggi maluku, banyak temuan pekerjaan fiktif.
Zakarias meminta dari aparat penegak hukum kejaksaan tinggi maluku lebih cepat menangani kasus loki agar beberapa nama yang suda di kantongi sebagai calon tersangka tidak bebas berkeliaran di alam bebas seperti orang yang tidak tersandut kasus hukum.
Zakarias berharap kedepan setelah kasus loki terang ada yang di tetapkan menjadi tersangka maka tidak ada lagi pejabat ataupun kepala desa yang mencoba coba merampok Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Loki yang di peruntukan untuk pemberdayaan atau membangun Desa Loki,
Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif tidak bosan dalam mengawasi atau mengontrol setiap pekerjaan pejabat publik karena dana yang dikelola pejabat atau kepala desa adalah milik masyatakat Desa.tutup.23.01.2026.Pewarta(KM).