Kota Bandung-Kalibernews.net.-//-Miris Program mulia dari Kementerian Tenaga Kerja RI berupa program Tenaga Kerja Mandiri Pemula ( TPKMP ) untuk UMKM dinodai oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pungutan dari Anggota.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua koordinator Kota Bandung inisial SN saat memberikan klarifikasi/jawaban saat diwawancarai awak media Rabu 25/3/2026 sekira pukul 15:10.Wib.bertempat di kantor redaksi kalibernews.net.jl Asia Afrika Kelurahan Cikawao no 90 kota Bandung.
SN menyampaikan bahwa tidak benar adanya bahwa pihaknya telah melakukan pungutan kisaran Rp 20.000 – Rp 100.000, itu tidak benar adanya, bahkan saya merasa tidak nyaman dengan kalimat tuduhan bahwa pihaknya telah melakukan penipuan kepada anggota, dari sisi mana unsur penipuannya.
Lanjut SN memang benar adanya kami atas nama pengurus telah memberikan informasi di grup WhatsApp anggota, khususnya anggota yang saya kelola sebanyak 99 orang, agar dapat memberikan partisipasi untuk membantu biaya operasional, alhasil semua anggota yang saya kelola sepakat memberikan bantuan operasional sebesar Rp 20.000/orang, saya menerima uang tersebut dari 80 orang anggota berarti sebesar Rp 1.600.000, kemudian uang tersebut saya berikan langsung kepada ibu Irma untuk biaya ke kementerian.
Saat dipertanyakan juklak juknis program tersebut dan dasar hukum untuk melakukan pungutan SN tidak bisa menjelaskan, SN hanya menjawab bahwa program tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ada orang yang memperjuangkan, menurut saya wajar anggota memberikan bantuan untuk uang operasional, jika di lihat uang tersebut tidak bakal cukup untuk biaya ke kementerian cetusnya.
SN menambahkan terkait dengan adanya uang transperan ke atas nama Irma Krisnawati mulai dari Rp.100.000 sampai Rp 20.000.000.( dua puluh juta ) denga ada keterangan TKMP pdtkarya tertanggal 07/11/2025.Pukul 13.33.Wib.itu tidak ada korelasinya dan sata tidak tahu, yang saya setorkan kepada ibu Irma hanya senilai diatas Pungkasnya.
Hal tersebut diatas sudah mencedrai program mulia pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja untuk UMKM untuk warga masyarakat.
Berita akan terbit kembali dengan berita lanjutan berupa Klarifikasi dan tanggapan dari Dirjen Kementerian Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat.Lipsus Kalibernews.net***TIM***