Polemik Saling Klaim "Setoran dan STS TGR Rp 450.100.350.00.- '' Antara MKKS SMP dan BKAD Pemkab Kuningan ???

KUNINGAN
Kalibernews.net –
Sabtu,7 November 2026. Polemik pengembalian Temuan Kerugian Negara (TGR) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 Nomor: 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026, tanggal 28 Mei 2026). Senilai Rp 450.100.350.00.- oleh mantan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kuningan berbuntut panjang.

Ditengah klaim bahwa kewajiban setoran telah diselesaikan dan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dilaporkan serta diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada Mei 2026, pihak BKAD justru mengaku belum menerima STS tersebut.

Pihak BKAD melalui Kepala Bidang Akuntansi menyatakan belum menerima fisik STS TGR yang dimaksud. Kendati demikian, BKAD tidak menampik adanya catatan masuk berupa rincian setoran secara bertahap dengan jumlah nominal yang persis sama dengan setoran TGR pihak MKKS SMP Kuningan, yang diakui berasal dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Meski angka nominalnya identik, pihak BKAD berdalih belum dapat mengidentifikasikan secara pasti dana tersebut sebagai setoran TGR MKKS SMP Kuningan dengan alasan ketiadaan fisik STS di meja mereka meskipun dana tersebut tercatat masuk dari SKPD induk yang sama. Kamis (5/11).

Namun, ironisnya, mantan Ketua MKKS SMP Kuningan menegaskan bahwa proses penyetoran dana sebesar Rp 450.100.350.- telah dilakukan, disusul dengan penyerahan dan pelaporan STS kepada pihak BKAD Pada Bulan Mei. Jumat (6/11).

Kondisi ini sontak memantik pertanyaan besar dan kritik tajam terkait profesionalisme serta tertib administrasi akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Situasi ini dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi internal serta tata kelola administrasi keuangan yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Menanggapi kontradiksi klaim antara kedua belah pihak, perlunya agar segera dilakukan audit silang atau rekonsiliasi antara BKAD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan pihak MKKS.

Langkah ini patut dilakukan guna menguji keabsahan dokumen, melacak aliran transaksi perbankan, serta memulihkan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuningan.

(Red)