18/11/2026

Proyek Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Kuningan Disorot, Penanggung Jawab Lapangan Mengaku Tak Pernah Ikut Bimtek, Kepsek dan P2SP Dinilai Lepas Tanggung Jawab.

0
IMG-20261117-WA6507

KUNINGAN
Kalibernews.net – Pelaksanaan proyek revitalisasi satuan pendidikan SDN 2 Cimaranten, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. 1.134.222.000 kini menjadi sorotan tajam publik.

Bukan tanpa alasan. Proyek dengan anggaran lebih dari Rp. 1,1 Miliar yang seharusnya menjadi contoh pembangunan pendidikan yang berkualitas, justru diduga dikerjakan tanpa bekal dasar yang wajib dimiliki oleh pelaksana lapangan.

Penanggung jawab lapangan proyek tersebut, Ramli, secara terang-terangan mengaku tidak pernah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Bahkan, saat dimintai konfirmasi oleh awak media, Ramli justru berusaha menghindar dan enggan menjawab pertanyaan lanjutan.

Pengakuan yang Mengejutkan di Lokasi Proyek

Saat ditemui di lokasi proyek, Senin (16/11/2026), Ramli menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi perhatian wartawan.

“Saya tidak tahu itu bimtek, dan tidak pernah mengikuti bimtek kegiatan revitalisasi sekolah yang sedang direalisasikan saat ini,” ujar Ramli.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang penanggung jawab lapangan proyek senilai Rp. 1,1 Miliar bisa bekerja tanpa mengetahui, apalagi mengikuti Bimtek yang merupakan syarat wajib?

Tidak lama setelah melontarkan pernyataan tersebut, Ramli terlihat berusaha menghindar dan enggan menanggapi pertanyaan lanjutan dari wartawan yang hadir di lokasi. Sikap menghindar ini justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek ini.

Aturan Jelas, Tapi Diduga Dilanggar

Sesuai aturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2025 serta Juknis Bantuan Pemerintah, seluruh penanggung jawab lapangan wajib mengikuti Bimtek sebagai bekal pemahaman terhadap spesifikasi pekerjaan, administrasi proyek, keselamatan kerja, serta standar mutu konstruksi.

Bimtek bukan sekadar formalitas. Bimtek adalah fondasi utama agar proyek berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kesalahan pengerjaan.

Jika penanggung jawab lapangan saja tidak pernah ikut Bimtek, lalu siapa yang menjamin kualitas bangunan sekolah ini? Siapa yang menjamin pekerjaan sesuai bestek? Siapa yang menjamin keselamatan pekerja dan siswa nantinya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini bergema di tengah masyarakat Cipicung, Kuningan.

Kepsek dan P2SP Dinilai Lalai dan Lepas Tanggung Jawab

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju kepada Ramli sebagai penanggung jawab lapangan. Sorotan yang lebih besar justru mengarah kepada Kepala Sekolah SDN 2 Cimaranten dan Panitia Pelaksana Swakelola Satuan Pendidikan (P2SP) selaku penanggung jawab utama proyek.

Sebagai pemegang amanah dana APBN Rp. 1,1 Miliar, Kepsek dan P2SP seharusnya memastikan bahwa seluruh jajaran pelaksana, terutama penanggung jawab lapangan, telah mengikuti Bimtek dan memahami seluruh aturan teknis sebelum pekerjaan dimulai.

Faktanya, pengakuan Ramli membuktikan sebaliknya. Ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam manajemen proyek.

Publik pun bertanya:

Dimana fungsi pengawasan Kepsek?
Dimana peran P2SP dalam memastikan kesiapan pelaksana?
Kenapa orang yang tidak pernah ikut Bimtek bisa ditunjuk menjadi penanggung jawab lapangan?
Apakah Kepsek dan P2SP hanya sekadar tanda tangan pencairan, tanpa pernah mengontrol pelaksanaan di lapangan?

Jika Kepsek dan P2SP tidak mampu memastikan hal mendasar seperti Bimtek, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka mampu mengawasi kualitas besi, semen, adukan, struktur bangunan, hingga laporan administrasi keuangan proyek senilai Rp. 1,1 Miliar?

Dugaan Pembiaran yang Berbahaya

Kelalaian tanpa bekal Bimtek ini bukan persoalan sepele. Ini adalah persoalan serius yang memunculkan beragam risiko berbahaya.

Di antaranya:

1.Penurunan kualitas bangunan yang tidak sesuai spesifikasi bestek. Pekerja yang tidak dibekali panduan teknis berisiko melakukan kesalahan konstruksi yang membahayakan bangunan sekolah nantinya. Sekolah yang seharusnya aman untuk anak-anak, justru berpotensi menjadi bangunan yang rapuh.

2.Kekeliruan laporan administrasi keuangan. Tanpa pemahaman administrasi proyek, laporan pertanggungjawaban dana APBN berpotensi kacau, tidak sinkron, dan rawan menjadi temuan audit.

3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan tanpa panduan teknis yang jelas berpotensi molor dari jadwal, dan akhirnya merugikan siswa yang harus belajar di tengah proyek yang belum selesai.

4.Terabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tanpa Bimtek K3, keselamatan pekerja dan warga sekitar sekolah terancam. Jangan sampai ada korban hanya karena pelaksana tidak paham standar keselamatan.

5.Potensi temuan kerugian negara saat proses audit. Jika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maka negara berpotensi dirugikan. Dan ujung-ujungnya, yang harus bertanggung jawab adalah Kepsek dan P2SP sebagai penerima dan pengelola dana.

Ini bukan lagi sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah dugaan pembiaran yang membahayakan masa depan pendidikan anak-anak di SDN 2 Cimaranten.

Masyarakat Minta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Turun Tangan

Berbagai elemen masyarakat dan pengamat kini meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan beserta instansi terkait untuk segera turun ke lokasi melakukan pengecekan menyeluruh.

Masyarakat meminta agar Dinas Pendidikan tidak hanya diam dan menunggu laporan di atas kertas. Masyarakat meminta agar Dinas Pendidikan benar-benar datang ke lokasi, memeriksa kualitas bangunan, memeriksa kelengkapan administrasi, memeriksa kehadiran Bimtek, dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam proyek ini.

Termasuk memberikan pendampingan intensif kepada seluruh jajaran P2SP dan penanggung jawab lapangan, agar proyek ini tidak semakin terjerumus ke arah yang salah.

Masyarakat juga berharap instansi pengawas memeriksa secara menyeluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana APBN proyek SDN 2 Cimaranten.

DPRD Kabupaten Kuningan dan Inspektorat juga diminta untuk tidak tutup mata. Proyek Rp. 1,1 Miliar dari uang rakyat ini harus diawasi secara ketat. Jangan sampai setelah proyek selesai dan diresmikan, baru ketahuan ada kekurangan volume, ada material yang tidak sesuai, dan ada laporan yang direkayasa.

Kepsek dan P2SP Bungkam, Wartawan Dihindari

Sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SDN 2 Cimaranten dan jajaran P2SP belum memberikan klarifikasi resmi terkait pengakuan Ramli yang tidak pernah ikut Bimtek.

Sikap menghindar dari wartawan justru menimbulkan kesan bahwa pihak sekolah dan panitia tidak siap untuk transparan. Padahal, proyek ini menggunakan uang negara, uang rakyat, yang wajib untuk dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Media bukanlah musuh. Media adalah mitra untuk memastikan proyek berjalan dengan benar. Jika memang pelaksanaan sudah sesuai aturan, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Seharusnya Kepsek dan P2SP justru berani menunjukkan bukti Bimtek, bukti administrasi, dan bukti kualitas pekerjaan.

Namun faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Penanggung jawab lapangan menghindar, Kepsek dan P2SP bungkam.

Harapan Masyarakat: Jangan Korbankan Anak-Anak Demi Keuntungan

Masyarakat Cipicung berharap, proyek revitalisasi SDN 2 Cimaranten ini tidak menjadi proyek asal jadi. Jangan sampai demi keuntungan sesaat, masa depan anak-anak dikorbankan.

Sekolah adalah tempat anak-anak menimba ilmu, tempat mereka bermimpi, tempat mereka membangun masa depan. Bangunan sekolah harus kokoh, aman, dan layak. Bukan bangunan yang dikerjakan tanpa ilmu, tanpa pengawasan, dan tanpa tanggung jawab.

Kepsek dan P2SP harus ingat, jabatan mereka adalah amanah. Dana Rp. 1,1 Miliar itu adalah amanah dari negara dan rakyat. Jika amanah itu dikhianati, maka hukum dan sejarah yang akan mencatatnya.

Pihak media masih menunggu tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, DPRD, serta Inspektorat terkait dugaan kelalaian pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 2 Cimaranten.

Redaksi Kalibernews.net akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang nyata.

(Red)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *