19/11/2026

Demo 18 November, Ini 11 Sorotan Krusial Gempita Ke Bupati Qudrotul Ihkwan

0
IMG-20261119-WA0003

TULANG BAWANG, Kalibernews.net — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara resmi melayangkan pernyataan sikap keras yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan. Dalam pernyataan sikap yang dikomandoi oleh koordinator lapangan Andika, Gempita menyoroti berbagai dugaan ketimpangan, pembiaran, serta kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat di kabupaten setempat. Rabu (18/11/2026)

Selain mengultimatum DPRD Tulang Bawang soal permohonan pemberhentian jabatan bupati Qudrotul Ihkwan, dan mendesak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bertindak tegas atas Obstruction of Justice dalam kasus dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan BBM Subsidi, yang diindikasi melibatkan 3 Bupati (Mantan/ Pj) Tulang Bawang dan pejabat daerah dalam aksi demo yang dihadiri sedikitnya seribuan massa ini, Andika (Korlap) Gempita juga menyorot 11 persoalan krusial di kabupaten Tulang Bawang.

Menurut Dia, terdapat 11 persoalan krusial yang menjadi sorotan utama dalam tuntutan demonstrasi tersebut, mulai dari tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konflik agraria, hingga prioritas alokasi anggaran infrastruktur dan hibah daerah, diantaranya yaitu;

Sorotan Tata Kelola BUMD dan Anggaran Kendaraan Dinas :

Dalam poin pertamanya, Gempita mempertanyakan alasan Bupati Qudrotul Ihkwan tidak menonaktifkan Direktur BUMD Tulang Bawang yang terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut bahkan berujung pada penetapan tersangka Obstruction of Justice (Perintangan Penyidikan) oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

Kemudian, selain itu Gempita juga mengecam keras dugaan pengadaan dua unit kendaraan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp.3.766.841.250, yang dinilai tidak sejalan dengan instruksi efisiensi anggaran. Terlebih, kendaraan mewah tersebut dikabarkan tidak pernah terlihat atau difungsikan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dinilai menyakiti perasaan masyarakat.

Konflik Agraria dan Hak Plasma:

Persoalan agraria turut mendominasi tuntutan Gempita. Aliansi ini menilai Bupati Qudrotul Ikhwan bersikap abai dan tidak responsif terhadap konflik lahan serta penggusuran sawit yang dialami warga di Gedung Meneng, yang melibatkan PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) / PT Sugar Group Companies (PT SGC).

Tuntutan serupa juga disuarakan terkait nasib Kelompok Tani Harapan Makmur di Kampung Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, atas sengketa lahan RTSP dengan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP). Gempita mendesak ketegasan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah umbul di empat kecamatan (Gedung Meneng, Gedung Aji, Dente Teladas, dan Menggala) serta realisasi kewajiban kebun plasma sebesar 20%, termasuk pembentukan Tim Verifikasi dan penerbitan SK penetapan penerima hak.

Kritik Kebijakan Anggaran, Infrastruktur, dan Aset Daerah :

Gempita turut menyoroti kebijakan alokasi anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran. Salah satunya adalah pembiaran terhadap infrastruktur jalan lingkungan di sekitar perkantoran Pemkab Tulang Bawang dan Kota Menggala yang rusak, ditengah langkah pemda mengalokasikan dana hibah renovasi bangunan kantor Kejari Menggala sebesar Rp. 511 juta.

Proyek pemeliharaan jalan senilai Rp14 miliar di Rengas Cendung, Menggala, turut mendapat sorotan tajam dan diminta untuk diaudit oleh Aparat Penegak Hukum (APH), karena dinilai mengabaikan prioritas kebutuhan publik yang lebih mendesak.

“Disektor aset daerah, kami Gempita mengkritik kebijakan penghibahan aset eks Universitas Megow Pak yang dibarengi dengan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp.43 miliar, serta terbengkalainya fasilitas SPBU milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya yang mengalami kerusakan tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan selama hampir empat tahun kepemimpinan bupati”. Katanya Andika

Desakan Keterlibatan Pemerintah Pusat dan APH :

Melalui pernyataan sikap ini, Gempita secara khusus memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta lembaga penegak hukum nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI untuk turun tangan. Mereka mendesak agar dilakukan penyelidikan mendalam, audit, serta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan hukum dan kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang demi tegaknya keadilan bagi masyarakat.

(Red)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *