20/11/2026

Tiga Kali Dimohon, Tiga Kali Pula Ditunda Tanpa Kejelasan: DPD IWO-I Garut Pertanyakan Fungsi DPRD Sebagai Rumah Rakyat

0
IMG-20261119-WA0069

GARUT, Kalibernews.net – Ada yang ganjil dalam cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut memperlakukan aspirasi rakyatnya sendiri.

Tiga kali DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut mengajukan permohonan audiensi secara resmi. Tiga kali pula DPRD Kabupaten Garut membalasnya dengan surat yang sama: penjadwalan ulang.

Terakhir, melalui Surat Nomor 400.14.6/1893/DPRD-2026 tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD, Dila Nurul Fadilah, S.E., DPRD kembali menyampaikan bahwa waktu yang diminta bertepatan dengan agenda DPRD, sehingga audiensi akan dijadwalkan kembali.

Tanpa tanggal baru. Tanpa kepastian. Hanya permakluman.

Padahal, yang dimohonkan IWOI bukanlah hal yang rumit. Bukan proyek, bukan anggaran, bukan jabatan. Yang dimohonkan hanyalah satu hal yang paling mendasar dalam demokrasi: didengarkan.

Ketua Dewan Pembina DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut, Solihin Afsor, menyayangkan sikap tersebut.

“Kami menyayangkan, tiga kali kami mengajukan permohonan audiensi secara resmi dan prosedural, tiga kali pula DPRD Garut melayangkan surat permakluman penjadwalan ulang. Ini bukan lagi soal teknis agenda, ini soal keseriusan lembaga wakil rakyat dalam menerima aspirasi,” tegas Solihin Afsor.

Menurut Solihin, DPRD seharusnya menjadi rumah pertama bagi rakyat untuk mengadu dan menyampaikan persoalan. Bukan menjadi gedung yang paling sulit diketuk pintunya.

“Kalau sekadar untuk didengarkan saja harus menunggu sampai tiga kali penjadwalan ulang, lalu untuk apa rakyat menitipkan suaranya? Dewan itu ada karena rakyat. Jangan sampai rakyat merasa dewan hanya ada saat pemilu, tapi absen saat rakyat butuh didengar,” ujarnya.

Solihin menegaskan, IWOI Garut selama ini menempuh jalur yang sangat konstitusional. Surat dikirim resmi, prosedur ditaati, etika dijaga. Tidak ada aksi anarkis, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Yang ada hanya surat permohonan untuk beraudiensi.

Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yakni: di jadwalkan ulang.

“Kami tidak menuntut untuk disetujui. Kami hanya menuntut untuk didengarkan. Mendengarkan saja tidak bisa, bagaimana mau menyelesaikan persoalan rakyat?” kata Solihin Afsor.

Ia menambahkan, penundaan berulang ini justru menimbulkan pertanyaan publik: apakah DPRD Garut masih berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi, atau sudah berubah menjadi lembaga yang alergi terhadap kritik dan masukan?

“Jangan sampai publik menilai DPRD Garut sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap semua informasi yang sedang berkembang, khususnya di dunia pendidikan. Kami masih menghormati dan menghargai lembaga ini. Justru karena kami menghormati, kami datang dengan surat, bukan dengan teriakan. Tapi penghormatan itu jangan dibalas dengan penundaan yang berulang, dan tak pasti kapan penjadwalan ulang yang dimaksud, pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian jadwal audiensi yang baru dari DPRD Kabupaten Garut. Surat terakhir yang diterima IWOI hanya menyebut audiensi akan dijadwalkan kembali, tanpa menyebutkan kapan.

IWOI Garut berharap, DPRD tidak lagi bersembunyi di balik alasan agenda. Sebab, agenda terbesar seorang wakil rakyat adalah mendengarkan Semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, pungkasnya.

(Red)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *