Baja Ringan Proyek Sekolah Majalengka Dipertanyakan, Kabid SMP Lempar Tanggungjawab Ke Kemendikdasmen.
MAJALENGKA
Kaliber news.net – Kalau mau lihat bagaimana pejabat menjawab tapi justru membuka boroknya sendiri, lihatlah hak jawab Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini. Kami tanya 4 konfirmasi /pertanyaan. Jawabannya? Semuanya lempar tangan, tidak tahu, tidak pernah, tidak melakukan. Mari kita Bedah?
1 .Soal Pengondisian Vendor Baja Ringan
Jawaban Kabid:
a. Tidak benar.
b. Tidak pernah.
c. Tidak tahu.
d. Tidak tahu.
Luar biasa! Seorang Kepala Bidang yang membawahi puluhan SMP di Majalengka, kok jawabannya tidak tahu, tidak tahu? Katanya di WhatsApp dulu bilang “banyak pihak yang mencatut nama dinas”. Sekarang ditanya siapa pihak itu, jawabnya tidak tahu! Kalau Bapak sendiri tidak tahu siapa yang catut nama dinas Bapak, lalu siapa yang tahu? Satpam? Tukang parkir? Ini namanya Kabid yang tidak menguasai wilayahnya sendiri!
Bapak bilang tidak ada instruksi. Bagus. Tapi Bapak juga bilang tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan tidak ada instruksi pengondisian. Pak Kabid, ini logika paling sederhana: Kalau Bapak tahu nama dinas Bapak dicatut, kenapa Bapak diam saja? Kenapa tidak bikin satu lembar surat edaran saja untuk melindungi kepala sekolah dan pemborong dari oknum? Satu lembar surat saja tidak bisa bikin? Atau memang sengaja tidak dibikin, biar oknum itu tetap leluasa bergerak atas nama dinas? Jawaban “tidak tahu” dari seorang Kabid itu bukan klarifikasi, itu pengakuan ketidakmampuan!
2 .Soal Sumber Anggaran, Lempar ke Kemendikdasmen!
Jawaban Kabid: Silahkan berkomunikasi dengan pihak Kemendikdasmen sebagai leading sektor kegiatan karena PPK dan PPTK ada di Kemendikdasmen.
Wah, enak sekali jadi Kabid! Ditanya soal proyek sekolah di wilayahnya sendiri, jawabnya suruh tanya ke Jakarta! Pak Kabid, proyeknya ada di Majalengka, sekolahnya di Majalengka, muridnya anak Majalengka, pemborongnya orang Majalengka, baja ringannya dipasang di Majalengka. Masa Bapak sebagai Kabid SMP Majalengka tidak tahu berapa jumlah sekolahnya, berapa anggaran per sekolahnya? Kalau semua dilempar ke Kemendikdasmen, lalu fungsi Bapak sebagai Kabid di Majalengka itu apa? Hanya jadi penonton? Hanya jadi stempel? Atau jangan-jangan Bapak memang sengaja lempar ke pusat, supaya tidak ada yang bisa mengaudit Bapak di daerah? Kabid kok tidak tahu proyek di bidangnya sendiri? Ini namanya pejabat yang tidak menguasai tupoksinya!
3 .Soal Pengawasan dan Pencatutan Nama, Ini Paling Memalukan!
Jawaban Kabid:
a. Di lingkungan SMP tidak ada.
b. Tidak melakukan investigasi.
c. Tidak ada laporan ke Inspektorat / APH. d. Memastikan sesuai perencanaan dan timeline, ada pengawas yang di-hire oleh pihak sekolah.
Di satu sisi Bapak bilang “banyak pihak yang mencatut nama dinas”. Di sisi lain Bapak bilang “di lingkungan SMP tidak ada”, “tidak melakukan investigasi”, “tidak ada laporan”. Pak Kabid, Bapak ini sedang bercanda atau sedang bermain-main dengan hukum?
Kalau ada orang catut nama dinas, itu pidana! Itu pencemaran nama baik institusi! Seharusnya Bapak yang paling marah dan paling depan melaporkan! Tapi apa yang Bapak lakukan? Tidak melakukan apa-apa! Tidak investigasi, tidak melapor, tidak bikin surat edaran. Nol besar! Lalu Bapak bilang pengawasan diserahkan ke pengawas yang di-hire oleh pihak sekolah. Artinya apa? Dinas lepas tangan? Sekolah suruh awasi dirinya sendiri? Pemborong suruh awasi dirinya sendiri? Kalau pengawasnya dibayar oleh sekolah, dan sekolahnya ditekan oleh oknum yang catut nama dinas, berani tidak pengawas itu melawan? Ini bukan pengawasan, ini pembiaran! Kabid yang membiarkan nama dinasnya dicatut tanpa melakukan apa-apa, itu sama saja dengan membiarkan oknum itu terus merajalela!
4 .Soal Kualitas dan Harga, Tidak Punya Kewenangan?
Jawaban Kabid: a. Ada pengawas yang memastikan material sesuai RAB. b. Tidak punya kewenangan pengaturan harga.
Bedah Redaksi: Pengawas mana, Pak? Sebutkan namanya! Berapa orang pengawasnya? Apakah pengawas itu punya sertifikat? Pernah tidak Bapak cek langsung ke lapangan, pegang langsung baja ringannya, cek ketebalannya, cek SNI-nya? Jangan hanya bilang “ada pengawas” tapi Bapak sendiri tidak pernah turun! Dan soal harga, Bapak bilang “tidak punya kewenangan pengaturan harga”.
Betul, Bapak tidak mengatur harga. Tapi Bapak punya kewenangan untuk mengawasi apakah harga itu wajar atau tidak! Bapak punya kewenangan untuk bertanya kenapa harga baja ringan di sekolah A dan sekolah B bisa sama persis dari satu vendor yang sama! Kalau Bapak bilang tidak punya kewenangan, lalu siapa yang punya kewenangan melindungi uang negara dari mark-up? Siapa yang melindungi kepala sekolah dari harga yang dipatok oknum? Jawaban “tidak punya kewenangan” itu adalah cara halus untuk bilang “saya tidak mau tahu, saya tidak mau tanggung jawab!”
Kesimpulan Redaksi
Dari 4 pertanyaan, jawaban Kabid SMP ini bisa dirangkum dalam 6 kata: Tidak benar, tidak pernah, tidak tahu, tidak melakukan, tidak ada, tidak punya! Ini bukan hak jawab.
Ini hak ngelak! Seorang Kabid yang tidak tahu siapa yang catut nama dinasnya, tidak pernah bikin surat edaran, tidak melakukan investigasi, tidak melapor ke Inspektorat, tidak tahu proyek di bidangnya, dan tidak punya kewenangan soal harga, patut dipertanyakan: Masih layakkah Bapak menjabat sebagai Kabid SMP?
Kami tidak menuduh Bapak terlibat pengondisian.
Kami hanya menuntut Bapak bekerja! Kalau Bapak memang merasa nama dinas Bapak dicatut, buktikan! Investigasi! Laporkan! Buat surat edaran! Turun ke lapangan! Jangan hanya bisa bilang “tidak tahu” sambil duduk manis di kursi dinas!
Redaksi Gempurnews.co.id mendesak Bupati Majalengka dan Inspektorat Kabupaten Majalengka untuk mengevaluasi kinerja Kabid SMP ini. Jangan sampai proyek sekolah Miliaran di Majalengka dibiarkan tanpa pengawasan yang jelas, hanya karena pejabatnya mengaku tidak tahu dan tidak punya kewenangan.
Uang negara bukan untuk dibiarkan menjadi bancakan oknum pencatut nama!
Penulis: Asep
Iskandar
(Red)
