GARUT-KALIBERNEWS.NET.-//-– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mendampingi pimpinan Komisi IV menerima audiensi dari Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI). Audiensi ini membahas berbagai temuan di lapangan, salah satunya dugaan markup peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kegiatan ini berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Garut.
Yudha Puja Turnawan menjelaskan bahwa ia bersama Pimpinan Komisi IV, Diah Kurniasari, dan anggota komisi lainnya, Mira, menerima audiensi dari IWOI terkait berbagai permasalahan yang ditemukan oleh rekan-rekan media. Yudha mengatakan, temuan IWOI terkait dugaan markup jumlah peserta didik di PKBM ini akan ditindaklanjuti dengan inspeksi mendadak (sidak) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Dalam audiensi tersebut, ditemukan dugaan adanya PKBM di Kabupaten Garut yang melaporkan jumlah peserta didik sebanyak 469 orang.
Namun, terdapat indikasi bahwa jumlah ini tidak sesuai dengan kenyataan. Temuan serupa juga ditemukan di PKBM lainnya yang melaporkan memiliki 161 siswa, tetapi saat ujian manual hanya empat orang yang hadir.
Dugaan ini akan diverifikasi melalui sidak langsung ke lapangan. Selain itu, IWOI juga mengungkapkan permasalahan terkait izin operasional PKBM. Beberapa PKBM mendapatkan izin dengan cepat, sementara yang lain harus menunggu bertahun-tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan keadilan dalam proses perizinan.
Dalam pertemuan ini, IWOI juga melaporkan dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Ada salah satu SMK di Garut yang diduga memotong PIP sebesar 50 persen. Menanggapi hal ini, DPRD akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat, Aang Karyana, untuk melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah yang terlibat.
Yudha menekankan bahwa jika ditemukan penyimpangan, laporan akan diteruskan ke Ombudsman maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan.
Yudha Puja Turnawan menegaskan bahwa audiensi ini menjadi bahan penting bagi Komisi IV DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan inspeksi bersama Dinas Pendidikan ke lembaga-lembaga PKBM serta sekolah-sekolah formal yang dilaporkan oleh IWOI. “Semangatnya adalah agar ke depan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut meningkat, salah satunya melalui peningkatan rata-rata lama sekolah.
Bantuan seperti PIP dan dana pendidikan lainnya harus tepat sasaran. Dugaan markup peserta didik dan pemotongan dana bantuan merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak boleh terjadi, karena PIP diperuntukkan bagi siswa miskin dan yatim piatu,” tegas Yudha. Sebagai langkah lanjut, DPRD akan meminta data lebih rinci mengenai PKBM, SD, SMP, dan SMK yang terindikasi mengalami penyimpangan. Inspeksi akan dilakukan untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar tersalurkan dengan baik dan tidak disalahgunakan.*** Redaksi **