SUKABUMI-KALIBERNEWS.NET-//- – Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terus berjalan hingga hari ini, Jumat 6 November 2026, sesuai arahan Pemerintah Pusat.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, *Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si., saat diwawancarai Tim IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi di ruang kerjanya.
Ganjar menjelaskan, BKPSDM sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Sukabumi dalam urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WFH, baik secara langsung maupun secara virtual.”Terkait Work From Home, tentunya sampai hari ini 6 November 2026, kita Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai arahan Pemerintah Pusat masih melakukan Work From Home.
Tentunya kita terus melakukan evaluasi pelaksanaan WFH itu sendiri,” ujar Ganjar.Tidak Semua OPD WFHDari total 35 perangkat daerah dan 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, tidak semuanya menerapkan WFH.
Yang tidak WFH adalah unsur yang melayani langsung masyarakat, seperti unsur kecamatan, unsur kesehatan, dan unsur yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung.Sementara perangkat daerah yang menerapkan WFH hanya sekitar 20 perangkat daerah.
Dan itupun tidak semua pegawai di dalamnya ikut WFH.”Dari yang melakukan WFH itu hanya jabatan pelaksana dan jabatan pengawas, dalam artian hanya Kasubag, Kasi, Kasubid dan jabatan pelaksana, kemudian jabatan fungsional.
Jadi tidak semua melakukan WFH,” tegas Ganjar.Untuk jabatan administrator ke atas, seperti Kepala Bidang, Kepala Dinas, hingga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, wajib tetap stand by dan berkegiatan rutin seperti biasa, tidak WFH.
WFH Artinya Bekerja Dari Rumah, Bukan LiburGanjar menegaskan berkali-kali, WFH dalam pengertian harfiahnya adalah bekerja dari rumah, bukan libur atau tidak bekerja sama sekali.
Tujuan utama WFH ini adalah efisiensi, khususnya penghematan tenaga listrik dan BBM yang bersumber dari energi yang tidak bisa tergantikan.”WFH itu harus bekerja di rumahnya masing-masing.
Itu menjadi perhatian. Jadi harus bekerja di rumah,” katanya.Diawasi Virtual, Dicek Satu PersatuUntuk memastikan itu, BKPSDM menugaskan jajarannya untuk melakukan monitoring evaluasi secara virtual, mengecek keberadaan PNS yang WFH, apakah benar berada di rumah atau tidak, dan apakah yang bersangkutan standby handphone atau tidak.
Karena ketika ada arahan atau ada pelayanan yang berkaitan langsung dengan pelaksana, harus langsung bisa dikerjakan dari rumah.Selain monitoring virtual, pejabat administrator
BKPSDM juga berkunjung langsung ke perangkat daerah yang melaksanakan WFH, untuk memastikan apakah pelayanan publik berjalan optimal dan apakah pegawai benar-benar WFH atau tidak.”Jadi setiap PNS yang melakukan WFH dicek oleh BKPSDM, apakah dia standby bekerja di rumah atau tidak,” ujar Ganjar.
Sanksi Tegas: Dianggap Tidak Hadir BekerjaBagi PNS yang terbukti atau terlihat tidak bekerja di rumah saat WFH, BKPSDM tidak akan segan memberikan sanksi.
Sanksi tersebut mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai, yang mana PNS yang WFH tapi tidak bekerja akan dianggap tidak hadir bekerja satu hari.”Kalaupun terbukti yang bersangkutan tidak bekerja di rumah, tentunya akan mendapatkan sanksi dari kami BKPSDM selaku perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
Sanksinya sesuai PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai, dianggap tidak hadir bekerja. Sanksinya pasti bertahap, kalau terakumulasi akan dari ringan sampai dengan berat,” tegas Ganjar.
Dengan pengawasan ketat ini, Pemkab Sukabumi berharap WFH benar-benar menjadi instrumen efisiensi, bukan menjadi celah untuk bermalas-malasan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.Penulis: Januari RedaksiKalibernews.net
About The Author
