Tegaskan “Konsekuensi Hukum” Aset Desa Kalimanggis Kulon Seluas 4,6 Hektar Belum Dikembalikan Mantan Kades.
KUNINGAN
Kalibernews.net –
Selasa, 10 November 2026. Pasca pengunduran diri mantan Kepala Desa Kalimanggis Kulon dibulan mei 2026, hingga saat ini aset desa berupa objek bidang tanah bengkok seluas sekitar 4,6 hektar belum dikembalikan penguasaannya kepada Pemerintah Desa Kalimanggis Kulon.
Padahal, tanah tersebut sebelumnya dikuasakan secara resmi kepada kepala desa selama masa tugasnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Pemerintah Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Menurut Pemerintah Desa Kalimanggiskulon melalui Kepala Urusan (Kaur) Umum, mantan kepala desa semenjak pengunduran dirinya pada bulan Mei 2026, hingga kini belum menyerahkan kembali aset desa berupa tanah bengkok seluas 4,6 hektar tersebut kepada pemerintah desa.
“Secara resmi mantan kades memang belum mengembalikan atau menyerahkan tanah bengkok yang pernah dikuasakan hak garapnya kepada pemerintah desa, dengan luasan tanah sekitar 4,6 hektar,” terang Kaur Umum, Selasa (10/11).
Meski saat ini Desa Kalimanggis Kulon telah dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj) Kepala Desa, aset tersebut belum dapat diserahkan lantaran posisinya masih tersewakan kepada pihak lain.
“Menurut sepengetahuan, tanah bengkok kepala desa yang sudah mengundurkan diri itu sedang dalam posisi tersewakan kepada pihak lain (penggarap). Mungkin kondisi itu yang menjadi penyebab tanah bengkok belum diserahkan kepada Pemerintah Desa Kalimanggis Kulon,” tegas Kaur Umum.
Kondisi ini lantas menjadi sorotan diruang publik.Salah satunya dari Mochamad perwakilan masyarakat pemerhati kebijakan pemerintah desa kabupaten Kuningan.
Atas kejadian ia ini mendesak Pemerintah Desa Kalimanggis Kulon agar mantan kepala desa yang telah resmi mengundurkan diri pada mei 2026 segera mengembalikan penguasaan dan hak atas tanah bengkok tersebut demi kepentingan pelayanan publik serta penegakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
“Tindakan menahan atau tidak mengembalikan aset kekayaan milik desa dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap tata kelola pemerintahan desa.Penguasaan aset desa tanpa dasar hukum yang sah pasca berakhirnya masa jabatan memiliki konsekuensi hukum yang tegas,” ujar Mochamad (10/11/2026).
Menegaskan Mochamad “berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksananya, seorang kepala desa yang berhenti atau mengundurkan diri wajib menyerahkan memori akhir masa jabatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan, serta seluruh inventaris kekayaan dan aset milik desa.
Ia juga mengingatkan,bahwa,Kegagalan atau penolakan dalam mengembalikan aset desa setelah masa jabatan berakhir tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi hukum yang berat,”jelasnya
Menambahkan Mochamad “penguasaan aset atau kekayaan negara/desa secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau pihak lain pasca berakhirnya masa jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) atau bahkan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan.” pungkasnya
(Red)
About The Author
