Proyek Revitalisasi SMPN 3 Luragung Disorot Publik: Papan Informasi Proyek hingga Standar K3 Diabaikan, Kepsek Pilih Bungkam.

KUNINGAN
Kalibernews.net – Jumat,13 November 2026. Pelaksanaan proyek revitalisasi atau rehabilitasi fisik di lingkungan SMPN 3 Luragung, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat dan awak media. Proyek yang semestinya dikerjakan secara transparan dan akuntabel ini dinilai mengabaikan sejumlah ketentuan mendasar, mulai dari keterbukaan informasi publik, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga dugaan pengabaian penyerapan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, proyek renovasi sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek (papan plang anggaran). Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban mutlak dalam setiap proyek pembangunan fisik khususnya yang menggunakan anggaran negara sebagai wujudimplementasi keterbukaan informasi publik (KIP) agar masyarakat dapat mengetahui sumber dana, nilai kontrak, serta pelaksana kegiatan.

Selain ketiadaan transparansi anggaran, pelaksanaan di lapangan juga disorot karena mengabaikan aspek perlindungan keselamatan kerja. Sejumlah pekerja dilaporkan beraktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan, sepatu proyek, maupun sabuk pengaman, yang berpotensi membahayakan keselamatan para pekerja bangunan.

Tak hanya itu, polemik turut merembet pada aspek sosial kemasyarakatan. Publik menyayangkan kebijakan pelibatan tenaga kerja yang diduga mengesampingkan warga atau tenaga kerja lokal setempat. Padahal melalui skema swakelola,proyek rehabilitasi sekolah di lingkungan masyarakat lazimnya diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMPN 3 Luragung belum memberikan penjelasan resmi kepada awak media terkait berbagai dugaan pelanggaran dan kelalaian tersebut, pihak kepala sekolah memilih bungkam atau “No Comment”.

Sikap tertutup dari pimpinan lembaga pendidikan selaku penanggung jawab kegiatan ini dinilai sangat disayangkan dan justru semakin memicu tanda tanya publik. Publik mendesak pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan serta instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi, evaluasi, dan audit terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi di SMPN 3 Luragung agar berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip good governance.

Red