Miris...!!! Siswa Keluhkan Bau Tak Sedap dan Gedung Kumuh SMPN 2 Pebayuran, IWO Indonesia Soroti Transparansi Dana BOS.

IWO Indonesia Soroti Anggaran BOS SMP Negeri 2 Pebayuran, MCK dan Gedung Kumuh Amburadul

KABUPATEN BEKASI, Kalibernews.net – Kondisi sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Sejumlah siswa mengeluhkan bau tidak sedap serta kondisi lingkungan sekolah yang dinilai kumuh dan kurang nyaman untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah tim media melakukan penelusuran langsung ke lingkungan sekolah. Dari hasil pengamatan, ditemukan sejumlah fasilitas yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) hingga bagian bangunan gedung sekolah.

Lantai dan dinding keramik fasilitas MCK terlihat kotor dan berkerak. Selain itu, terdapat bagian dinding bangunan yang mengalami kerusakan, lapisan plester mengelupas, serta sejumlah bagian atap yang tampak membutuhkan perbaikan.

Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan. Pasalnya, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi peserta didik dalam menimba ilmu.

Keluhan siswa mengenai bau tidak sedap dan kondisi fasilitas sekolah juga menjadi perhatian serius karena menyangkut kenyamanan serta kesehatan warga sekolah.

IWO Indonesia Pertanyakan Pengelolaan Dana BOS

Menanggapi kondisi tersebut, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi turut menyoroti pengelolaan dan transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Pebayuran.

Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin yang akrab disapa Bang Opik, meminta pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran BOS, khususnya terkait pemeliharaan sarana dan prasarana.

Menurutnya, kebersihan fasilitas sanitasi dan kelayakan bangunan sekolah merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan.

IWO Indonesia mempertanyakan apakah kebutuhan pemeliharaan gedung, perawatan MCK, serta kebersihan lingkungan sekolah telah dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Sorotan tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Namun, kondisi fasilitas yang ditemukan perlu dijelaskan melalui pemeriksaan fisik dan pencocokan dengan dokumen perencanaan serta laporan realisasi Dana BOS.

Ada Dasar Hukum yang Mengatur Kelayakan Sarana Pendidikan

Persoalan ini juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1), ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 10 UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Pasal 45 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Selain itu, terdapat Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pada jenjang SMP.

Dengan demikian, kondisi bangunan dan fasilitas sanitasi sekolah patut menjadi perhatian serta bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dana BOS 2026 Harus Dikelola Transparan dan Akuntabel

Terkait penggunaan Dana BOS, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Peraturan yang mulai berlaku pada 6 Februari 2026 tersebut mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan.

Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan Dana BOSP harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pemanfaatannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan komponen penggunaan dana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, IWO Indonesia mendorong agar dokumen perencanaan dan realisasi Dana BOS SMPN 2 Pebayuran diperiksa, terutama pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana.

Masyarakat dan orang tua siswa juga perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana pendidikan sesuai mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Diminta Turun Langsung

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik bangunan dan fasilitas sanitasi SMP Negeri 2 Pebayuran.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kelayakan bangunan, kondisi fasilitas MCK, kebutuhan perbaikan, serta kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan perencanaan pemeliharaan sekolah.

Apabila ditemukan fasilitas yang tidak layak atau berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan peserta didik, diharapkan segera dilakukan langkah perbaikan sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran.

Upaya Konfirmasi Belum Mendapatkan Penjelasan

Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SMP Negeri 2 Pebayuran sebanyak dua kali dalam kurun waktu dua hari.

Namun, hingga Jumat (13/11/2026), upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pihak yang hendak ditemui belum berhasil dijumpai. Saat tim menanyakan buku daftar tamu untuk mengisi identitas kunjungan, salah seorang guru menyampaikan bahwa buku tersebut tidak tersedia dan mengarahkan tim kepada petugas penjaga di bagian depan.

Upaya konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak sekolah mengenai kondisi fasilitas, langkah pemeliharaan gedung, serta penggunaan Dana BOS.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi mengenai persoalan tersebut.

Jangan Abaikan Hak Siswa Mendapatkan Lingkungan Belajar yang Layak

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa sorotan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu.

Jangan sampai siswa harus menjalani kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang tidak nyaman akibat fasilitas sanitasi yang kurang terawat dan bangunan yang membutuhkan perbaikan.

Pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan proses belajar mengajar, tetapi juga menyangkut tersedianya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan layak.

IWO Indonesia Kabupaten Bekasi meminta Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendorong pihak sekolah memberikan klarifikasi secara terbuka.

Sekolah adalah tempat mencetak generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kelayakan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan anggaran pendidikan menjadi perhatian bersama.

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMP Negeri 2 Pebayuran maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.

(Red)