17/11/2026

SOLAR SUBSIDI BUKAN KOMODITAS PERMAINAN! DPW IWO INDONESIA BANTEN BERSAMA SELURUH DPD DESAK BPH MIGAS, PERTAMINA DAN APARAT PENEGAK HUKUM BONGKAR DUGAAN PENYELEWENGAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI!

0
IMG-20261116-WA0010

BANTEN, Kalibernews.net – Distribusi solar bersubsidi di Provinsi Banten harus berada dalam pengawasan ketat. Subsidi negara diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak, bukan menjadi ruang keuntungan bagi pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan distribusi BBM.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, MEVI AMIRULLAH, bersama seluruh jajaran DPD IWO Indonesia se-Provinsi Banten, mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polda Banten, dan seluruh aparat penegak hukum melakukan pengawasan serta penindakan terhadap setiap dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi.

SPBU WAJIB DIAWASI, DISTRIBUSI HARUS DIAUDIT!

BPH Migas diminta memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina Patra Niaga harus mengevaluasi dan memeriksa SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Jangan berhenti pada pemeriksaan administratif. Telusuri pola pembelian, penggunaan barcode, surat rekomendasi, volume penyaluran, hingga dugaan pengalihan solar kepada pihak yang tidak berhak.

Jika pelanggaran terbukti, jatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap SPBU maupun mitra penyalur mana pun.

POLDA BANTEN: TELUSURI HINGGA KE AKAR!

DPW IWO Indonesia Banten meminta Ditreskrimsus Polda Banten dan seluruh Polres jajaran menindaklanjuti informasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara profesional.

Penyelidikan harus menjangkau seluruh mata rantai, mulai dari pembeli, pengangkut, penampung, pemodal, hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut.

Jangan hanya berhenti pada pekerja lapangan apabila terdapat indikasi keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum TNI maupun Polri, pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme institusi yang berwenang. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun.

DELAPAN DESAKAN IWO INDONESIA BANTEN

  1. BPH Migas memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di seluruh Banten.
  2. Pertamina Patra Niaga mengaudit SPBU yang terindikasi melakukan penyimpangan.
  3. Polda Banten dan Polres jajaran mengusut dugaan penimbunan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.
  4. Pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan meneruskan temuan kepada lembaga berwenang.
  5. Dinas Perikanan mengevaluasi rekomendasi solar nelayan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.
  6. Pengawas internal TNI dan Polri memeriksa dugaan keterlibatan anggotanya sesuai kewenangan.
  7. Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai tahapan dan kewenangannya.
  8. Masyarakat dan insan pers diberikan ruang menyampaikan informasi tanpa intimidasi.

PERNYATAAN TEGAS MEVI AMIRULLAH

Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menegaskan:

“Solar bersubsidi merupakan amanat negara untuk masyarakat yang berhak, bukan komoditas permainan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kami meminta BPH Migas, Pertamina, Polda Banten, dan seluruh institusi terkait tidak sekadar melakukan pengawasan formalitas. Periksa penyalurannya, telusuri dugaan penyimpangannya, bongkar apabila ditemukan jaringan yang terlibat, dan berikan sanksi sesuai hukum.

Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Kami meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan solar, sementara dugaan penyimpangan distribusi tidak mendapatkan pengawasan serius.

IWO Indonesia Banten akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang independen, profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.”

SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN, HUKUM TIDAK BOLEH TAJAM KE BAWAH!

DPW IWO Indonesia Provinsi Banten bersama seluruh DPD se-Provinsi Banten menegaskan komitmennya mengawal distribusi BBM bersubsidi.

Persoalan ini bukan sekadar urusan SPBU dan transaksi BBM. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, tanggung jawab pengawasan negara, serta perlindungan anggaran subsidi.

JANGAN TUNGGU VIRAL BARU BERTINDAK! JANGAN HANYA PERIKSA YANG DI LAPANGAN, TELUSURI SELURUH RANTAI DISTRIBUSINYA!

Negara harus hadir. Pengawasan harus berjalan. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa. Siapa pun yang terbukti melanggar wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

(Red)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *