17/11/2026

LSM Harimau DPW DKI Jakarta Siap Kawal Audiensi Kasus Alm. Ahyadi di Disnakertrans DKI, 200 Anggota Akan Hadir.

0
IMG_20261117_064010

JAKARTA
Kalibernews.net – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju (DPW LSM Harimau) DKI Jakarta memastikan akan mengawal secara langsung audiensi terkait pengaduan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pemenuhan hak ahli waris Almarhum Ahyadi, mantan pekerja PT Sanjaya Agung Semesta Sejahtera (PT SAS).

Audiensi ini merupakan tindak lanjut atas surat DPW LSM Harimau DKI Jakarta Nomor: 065/S-AUD/LAPDULSMH/DPW-DKI/XI/2026 tanggal 2 November 2026, perihal Permohonan Audiensi dan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan serta Permohonan Tindak Lanjut Pengawasan terkait Hak Ahli Waris Almarhum Ahyadi.

Permohonan tersebut telah mendapatkan respons resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Audiensi Nomor: e-1740/KT.03.03 tanggal 16 November 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Syaripudin.

Jadwal Audiensi

  • Hari / Tanggal : Jumat, 20 November 2026
  • Waktu : Pukul 09.00 WIB
  • Tempat : Ruang Rapat Lantai 2, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52, Gambir, Jakarta Pusat
  • Agenda : Pembahasan pengaduan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan pada PT Sanjaya Agung Semesta Sejahtera

200 Anggota Siap Hadir, Kawal Audiensi Secara Tertib dan Damai

Dalam audiensi tersebut, DPW LSM Harimau DKI Jakarta merencanakan kehadiran sebanyak 200 anggota untuk mengawal jalannya audiensi secara tertib, damai, dan bermartabat.

Kehadiran anggota tersebut merupakan bentuk solidaritas, kepedulian sosial, serta pengawasan partisipatif terhadap proses penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami ahli waris Alm. Ahyadi.

DPW LSM Harimau menegaskan bahwa kehadiran anggota bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melainkan sebagai bentuk dukungan moral dan pengawalan agar pengaduan tersebut mendapatkan perhatian serta tindak lanjut yang serius dari instansi berwenang.

Kronologi dan Latar Belakang Kasus

Berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan pihak ahli waris, Alm. Ahyadi diketahui telah bekerja kurang lebih selama 26 tahun sebagai pengemudi atau sopir logistik di PT Sanjaya Agung Semesta Sejahtera (PT SAS).

Selama masa kerjanya, Alm. Ahyadi diduga tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), maupun Jaminan Hari Tua (JHT).

Alm. Ahyadi meninggal dunia pada 16 Februari 2026 ketika masih berstatus aktif bekerja dan berada di lingkungan perusahaan.

Setelah meninggal dunia, pihak ahli waris mengaku hanya menerima sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 dan Rp. 1.100.000, tanpa disertai penjelasan maupun rincian tertulis mengenai dasar pemberian, tujuan, dan peruntukan pembayaran tersebut.

Dalam komunikasi penyelesaian permasalahan, pihak perusahaan menyatakan bahwa Alm. Ahyadi merupakan pekerja mandiri (freelance), sehingga menurut perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki hak atas BPJS Ketenagakerjaan maupun hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

Namun, pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh pihak ahli waris dan DPW LSM Harimau DKI Jakarta.

Pasalnya, berdasarkan keterangan yang disampaikan, selama menjalankan pekerjaannya terdapat dugaan unsur pekerjaan, pemberian upah, dan perintah yang perlu diperiksa untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DPW LSM Harimau menilai bahwa penetapan status pekerja tidak semestinya hanya didasarkan pada sebutan atau istilah yang digunakan perusahaan, melainkan harus diuji berdasarkan fakta dan pelaksanaan hubungan kerja yang sebenarnya.

Upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit sebelumnya belum membuahkan kesepakatan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, pihak perusahaan juga tidak menghadiri pemanggilan pertama dan kedua dalam proses penanganan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, termasuk pada tahapan mediasi pertama.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan DPW LSM Harimau DKI Jakarta meminta perhatian dan tindak lanjut pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Lima Poin Utama yang Akan Disampaikan dalam Audiensi

Dalam pertemuan tersebut, DPW LSM Harimau DKI Jakarta akan menyampaikan lima poin utama sebagai berikut:

1.Pemeriksaan Status Hubungan Kerja

Memohon kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan menguji status hubungan kerja Alm. Ahyadi, termasuk menindaklanjuti pernyataan perusahaan yang menyebut almarhum sebagai pekerja mandiri (freelance), berdasarkan fakta pekerjaan, pemberian upah, dan perintah selama masa kerja.

2.Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan

Memohon dilakukannya pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, administrasi hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

3.Pemenuhan Hak-Hak Ahli Waris

Memohon agar hak-hak ahli waris Alm. Ahyadi diperiksa, dihitung, dan dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta hak jaminan sosial ketenagakerjaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.

4.Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Hukum

Memohon agar instansi berwenang melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk menerbitkan Nota Pemeriksaan apabila ditemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.Pengembalian Dokumen dan Barang Pribadi Almarhum

Memohon agar seluruh dokumen dan barang-barang pribadi milik Alm. Ahyadi yang masih berada dalam penguasaan pihak perusahaan segera diinventarisasi dan dikembalikan kepada ahli waris secara lengkap.

Harapan dan Komitmen DPW LSM Harimau DKI Jakarta

DPW LSM Harimau DKI Jakarta berharap audiensi ini tidak hanya menjadi pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret, tindak lanjut yang terukur, serta kepastian proses penanganan pengaduan terhadap PT Sanjaya Agung Semesta Sejahtera.

Bagi DPW LSM Harimau, persoalan ini bukan semata-mata mengenai tuntutan hak seorang pekerja yang telah meninggal dunia, melainkan juga menyangkut tanggung jawab perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dalam keterangannya, perwakilan DPW LSM Harimau DKI Jakarta menyampaikan:

“Kami hadir untuk mengawal keadilan. Kami berharap negara benar-benar hadir melalui fungsi pengawasan ketenagakerjaan, agar setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum yang layak dan setiap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada sebatas audiensi dan pertemuan formal. Kami berharap ada pemeriksaan, tindak lanjut, serta langkah nyata dari instansi berwenang demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris Alm. Ahyadi.”

DPW LSM Harimau DKI Jakarta menegaskan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas hak-hak ahli waris Alm. Ahyadi.

LSM HARIMAU DPW DKI JAKARTA
Berdaya dan Berjaya. Satu Komando dalam Mengawal Keadilan.

Redaksi Kalibernews.net akan terus memantau dan memberitakan perkembangan penanganan kasus tersebut.

(Red)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *