SBB’-KALIBERNEWS.NET.-//- Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten seram bagian barat (SBB) dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati seram bagian barat tahun anggaran 2024.
Ketua DPRD selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa setiap kepala daerah menyampaikan laporan LKPJ kepada DPRD melalui rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan dalam satu tahun anggaran terakhir.
Dengan demikuan Hal tersebut sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 22 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang penurunan penyusunan tata tertib dprd propinsi atau kabupaten kota.
Bupati Ir.Asri Arman MT juga sampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk memberikan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka capaian kinerja pemerintah daerah yang pada prinsipnya untuk meningkatkan efisiensi efektifitas produktifitas dan aktualisasi.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan keseimbangan pemerintahan serta melihat seberapa jauh keseriusan pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat dalam menyelesaikan ataupun menindak lanjuti butir-butir rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya yang kesemuanya sebagai catatan yang bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati juga sampaikan dalam rapat paripurna yang terhormat tersebut merupakan
Momentum yang bukanlah sekedar agenda tahunan namun merupakan wujud nyata prinsip transparansi dan evaluasi bersama dalam pelaksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah berjalan
Tujuan utama dalam penyampaian LKPJ tersebut adalah untuk memberikan penjelasan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran serta menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menilai capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
Ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hasil pelaksaan tugas pembantuan dan penugasan termasuk didalamnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan.
Kebijakan strategis yang telah di ambil serta tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa LKPJ tahun anggaran 2024 adalah laporan hasil kerja dan kinerja pemerintah daerah kab sbb pada tahun anggaran sebelumnya pada masa kepemimpinan bapak andi chandra asadudin dan bapak ahmad jais ely selaku pj bupati sbb kendati demikian sebagai pimpinan daerah saat ini menyadari sepenuhnya kewajiban konstitusional yang melekat kepadanya menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagai mana yang di amanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan permendagri no 19 tahun 2024.
Kemudian soal pemerintahan yang baik tidak dilihat dari siapa yang memimpin melainkan dari seberapa besar tanggung jawabnya yang dilakukan demi kesejahtraan rakyat.
Pembangunan era 2024 mencatat beberapa capaian penting patut disukuri bersama indeks pembangunan manusia kab sbb meningkat dari 71,86 di tahun 2023 menjadi 72,51 tahun 2024
Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat kabupaten sbb laju pertumbuhan ekonomi meningkat mencapai 5,62% di tahun 2024 dimana pada tahun 2023 tercatat 4,67% hal tersebut mengindikasikan adanya aktifitas ekonomi positif.
Setelah bapak bupati sampaikan hasil paripurna ketua DPRD lakukan penyerahan dokumen RKPJM kepada bupati yang didampingi wakil bupati baru kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus RKPJM.
Tetapi tidak kalah menarik bahwa dalam rapat peripurna tersebut ada salah satu DPRD asal pkb arif pamana menambahkan beberapa hal penting kepada bupati dan wakil bupati atas gagalnya pejabat bupati sebelumnya.
Tidak memiliki kemampuan untuk mengantar perda adat sampai kepengesahan dan yang kedua
Gagalnya pemimpin dalam mengawal pemekaran sebelas (11) desa persiapan yang suda didepan mata suda ada pj kepala desa sehingga kembali menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini.
Ucapan dprd asal PKB tersebut keras seakan telah menampar pj bupati sebelumnya dengan kalimat atau harapan masyarakat tentang pemekaran dan pengesahan perda adat.tutup.09.02.2025.
Pewarta (Kaperwil Maluku Ode Khalif).