SBB-//-Kalibernewsnet-//-Kasus dugaan korupsi dd dan add desa loki tahun anggaran 2017-2020 kecamatan Huamual kabupaten sbb,Maluku setelah selesai di lakukan sidang putusan mptgr pada tahun 2023 lalu hasilnya telah di serahkan kepada kejaksaan negeri piru dan kejaksaan negeri piru langsung melakukan penyilidikan dari hasil penyilidikan naik menjadi penyidikan pada beberapa bulan lalu.
Kasus ini menarik perhatian publik hingga mendapat sorotan tajam dari berbagai lsm dan lapisan masyarakat sbb secara umum mengacu pada tulisan dalam lembaran hasil putusan sidang mptgr (inspektorat) yang di ketuai oleh sekda Leverne A. Tuasuun terdapat perbuatan melawan hukum dan ada kerugian keuangan negara miliaran rupiah namun kejelasan hukumnya saat ini masi di pertanyakan?
Zakarias matakena kepada media ini melalui telpon selasa jam 11:31 mengatakan kasus dugaan korupsi DD dan ADD Desa loki tahun anggaran 2017-2020 sesuai hasil putusan sidang mptgr (inspektorat) ketuanya adalah sekda Leverne A.Tuasuun ada tertulis beberapa nama terlibat hukum terjadi perbuatan melawan hukum dugaan ada pekerjaan proyek fiktif sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara jika di totalkan bisa mencapai miliaran rupiah.
Anehnya kasus ini meskipun Kejaksaan Negeri Piru telah naikan status kasusnya dari penyilidikan ke penyidikan dari beberapa bulan lalu tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum tidak ada yang di jadikan tersangka sehingga masyarakat berencana melaporkan kasus loki di kejaksaan agung setelah di lakukan aksi demo nanti di kejaksaan tinggi Maluku.
Zakarias juga menyampaikan saat ini kami sedang bernegosiasi dengan teman teman tentang tanggal aksi demo di kejaksaan tinggi maluku dan kejaksaan negeri piru kami demo karena kami menilai bahwa kejaksaan negeri piru tidak serius dalam menuntaskan kasus loki.
Tuntutan pertama dalam aksi damai nanti adalah kami meminta kepada kejaksaan tinggi maluku untuk memindahkan kasi pidsus yang baru masuk di kejaksaan sbb berapa hari lalu ke tempat lain di kuwatirkan penanganan kasus loki tidak kunjung selesai alasannya kasi pidsus yang baru masuk adalah adik ipar dari terlapor bendahara Desa loki novalis patiserlihun yang berikut kami minta super fesor kejaksaan tinggi maluku perlu mengawasi kinerja kejaksaan negeri piru terkait kasus loki dan yang terakhir kami akan mempertanyakan apakah hasil penyidikan kejaksaan piru telah selesai memberikan surat tembusan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK)?
Zakarias juga meminta kepada kejaksaan tinggi maluku serius dalam menangani kasus loki auditor harus percepat dalam menghitung kerugian kerugian keuangan negara karena masyarakat telah menunggu hasil auditor pasalnya kasus dd dan add desa loki di laporkan di kejaksaan tinggi maluku pada tahun 2020.
Zakarias berharap dari kejaksaan tinggi maluku penanganan kasus loki harus ada kepastian hukum sebab menurut kami kasus loki penanganannya terlama dari kasus desa lain laporan kasus loki masuk kejaksaan tinggi maluku sejak tahun 2020 terhitung lima tahun dari sekarang masyarakat tetap tidak berhenti menunggu kepastian hukum-tutup 25.11.2025 P(KM).