SBB-Kalibernewsnet.-//-Gerakan masyarakat anti korupsi desa loki mendatangi kejaksaan negeri piru untuk menemui Kepala Kejaksaan, dalam rangka mendesak kejari sbb mengumumkan beberapa nama yang suda di kantongi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dd dan add Desa Loki kecamatan Huamual anggaran tahun 2017-2020, pada Rabu 28.01.2025.
Gerakan masyarakat tersebut mendapat tanggapan baik oleh kepala kejaksaan negeri piru, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., yang di dampingi, kasipidsus dan kasintel, dalam pertemuan itu masyarakat mendapat penjelasan bahwa kasus loki dalam penanganan serius.
Saat ini sedang dalam penanganan kejaksaan tinggi maluku, masi melakukan auditor, jika hasil auditor yang dijilid telah di serahkan maka beberapa nama yang suda di kantongi akan di tetapkan menjadi tersangka dan di umumkan ke publik.
Zakarias salah satu warga Desa loki, aktifis Maluku, anti korupsi kepada media ini pada rabu, jam 16:15 wit, mengatakan secara tegas, saya menyatakan sikap bahwa akan terus memperjuangkan membela hak masyarakat desa loki dalam hal ini kasus loki harus tuntas,
Dirinya berjanji akan terus melawang oknum korupsi yang merampok uang masyarakat tak pandang bulu siapapun dia khususnya desa loki, sebab dirinya tak ingin melihat negerinya kotor dengan sebutan Desa korupsi.
Dengan demikian soal kasus loki Kami terus mendesak kejaksaan tinggi Maluku untuk tetap komitmen dalam memberantas kasus korupsi, segera tuntaskan kasus loki dengan menyerahkan hasil auditor yang suda terjilid rapih kepada kejaksaan negeri piru yang suda menunggu lama.
Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi maluku, agar beberapa nama yang suda di kantongi segera diumumkan menjadi tersangka, jangan membuat publik terus bertanya tanya sebab kalau suda mengantongi nama nama tersangka suda pasti ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara,
Harusnya kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri piru tidak terus terusan membuat publik bertanya tanya bahwa ada apa dengan kejaksaan telah mengulur waktu?,
Kami masyarakat Desa loki tentu tidak akan diam tetapi kami akan terus menunggu hasil sampai kejaksaan memberikan kepastian hukum, perlu publik ketahui bahwa pengelolaan dd dan add desa loki tidak berjalan sesuai rencana banyak pekerjaan fiktif dan mark up.
Mark-up sama dengan korupsi begitu yang di sampaikan Presiden Prabowo subianto., tegas zakarias.tutup.29.01.2026.(PKM)