Oleh: Gilang Ferdian
Special Redaksi Kaliber News
JAWA BARAT, Kalibernews.net – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berdiri sebagai wadah persaudaraan strategis yang menghimpun 98 pemerintah kota di seluruh penjuru Nusantara. Tujuan utamanya jelas: memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, menjadi ruang berbagi inovasi tata kelola antar kota, serta menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Namun pertanyaan mendasar selalu muncul setiap kali kegiatan besarnya usai: seberapa jauh hasil kesepakatan benar-benar turun ke lapangan, atau sekadar menjadi seremonial yang menghabiskan anggaran negara dan daerah?
Pertanyaan ini kembali mengemuka pasca Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 APEKSI yang digelar di Medan pada Juli 2026. Dalam forum tersebut, para pemimpin kota menyepakati 10 rekomendasi strategis. Salah satunya adalah dorongan kuat agar pemerintah daerah dilibatkan secara utuh dalam pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis.
Rekomendasi ini tampak ideal. Sebab pemerintah daerah paling paham kondisi riil kebutuhan warganya, ketersediaan pangan lokal, serta jangkauan fasilitas pelayanan di wilayah masing-masing.
Kendala Nyata di Lapangan
Namun di balik deretan kesepakatan yang meyakinkan, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala pelik.
1. Jurang antara pusat dan daerah
Banyak program strategis pendanaannya dikuasai pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah kota seringkali hanya menjadi “pelaksana perintah” tanpa ruang menyesuaikan program dengan karakteristik lokal. Padahal satu ukuran belum tentu cocok untuk semua kota. Demografi, ekonomi, dan sumber daya di kota besar tentu berbeda dengan kota penyangga atau kota berkembang.
2. Keterbatasan anggaran dan SDM
Pelibatan pemda dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis butuh biaya operasional, tenaga pengawas, dan sistem pemantauan. Jika tidak disertai dukungan pendanaan berkelanjutan dan pelimpahan wewenang yang jelas, rekomendasi ini hanya jadi janji manis.
3. Lemahnya sistem pemantauan
Rekomendasi hasil rakernas kerap hanya tertampung dalam dokumen laporan. Tidak ada jadwal pasti, penanggung jawab jelas, maupun indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, kesepakatan tahun ini bisa terlupakan begitu kegiatan selesai.
Bahaya Sekadar Seremoni
Kekhawatiran terbesar masyarakat: APEKSI berubah menjadi ajang pertemuan rutin yang menghabiskan anggaran perjalanan dinas, akomodasi, dan perlengkapan acara, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Jika rekomendasi berulang-ulang tidak pernah terwujud, kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah dan efektivitas wadah ini akan terkikis. Uang yang dikeluarkan seharusnya jadi investasi perubahan, bukan biaya pertemuan yang berulang tanpa hasil.
Harapan dan Langkah ke Depan
APEKSI punya potensi besar menjadi tulang punggung kemajuan otonomi daerah. Agar tidak sekadar seremoni, diperlukan langkah nyata:
- Komitmen hukum: Menindaklanjuti rekomendasi dengan aturan yang mengikat antara pusat dan anggota APEKSI.
- Pembagian peran proporsional: Pemda tidak hanya menerima instruksi, tapi ikut merancang pelaksanaan program.
- Evaluasi terbuka: Sistem pemantauan yang bisa diakses publik agar kemajuan dan hambatan terpantau bersama.
- Replikasi inovasi: Keberhasilan satu kota bisa diadopsi kota lain dengan biaya lebih efisien.
Rakernas ke-18 APEKSI bukan titik akhir, melainkan awal perjuangan mewujudkan kesepakatan menjadi kenyataan. Masyarakat tidak menunggu pidato indah. Yang ditunggu adalah manfaat langsung yang bisa dirasakan.
Mari pastikan APEKSI menjadi wadah solusi nyata, bukan sekadar panggung seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa hasil.
Redaksi Media Kaliber News.net
Membangun Kesadaran, Menyuarakan Kebenaran
About The Author
