BANDUNG, Kalibernews.net – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS (KDS), menegaskan agar seluruh penggunaan anggaran yang bersumber dari APBDes dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pesan tegas tersebut disampaikan KDS saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan pembangunan desa di hadapan 135 Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bandung.Di hadapan para Sekdes, KDS menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ), harus berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, ketertiban administrasi dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi kunci utama untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun temuan pemeriksaan di kemudian hari.
“Jangan sampai pembangunan desa hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan tidak sesuai. Kelola anggaran secara transparan, jangan biarkan pembangunan justru menjadi pintu masuk persoalan hukum,” tegas KDS.
KDS juga meminta Inspektorat Kabupaten Bandung untuk lebih aktif melakukan pengawasan.
Ia meminta agar audit terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan secara berkala, tiga bulan sekali, bukan hanya menunggu laporan tahunan atau adanya laporan masyarakat.”Inspektorat saya minta audit tiga bulan sekali. Jangan main-main dengan uang desa. Ini uang rakyat, harus jelas peruntukannya,” ujar KDS.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh aparatur desa semakin profesional dalam mengelola anggaran, disiplin dalam administrasi, serta konsisten menjalankan pembangunan berdasarkan perencanaan dan aturan yang berlaku.”Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main.
Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat,” pungkas KDS. *** redaksi***
About The Author
