H.Iing Misbahuddin Tegaskan Jabatan Publik Bukan Sarana Akumulasi Kekayaan Pribadi, Peringatkan Konflik Kepentingan Menuju Tindak Pidana Korupsi.

MAJALENGKA, Kalibernews.net – Anggota DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin, A.Md.Kom., S.M., S.H., M.E. menyampaikan pernyataan tegas terkait etika penyelenggara jabatan publik. Menurutnya, jabatan yang diemban para pejabat daerah, kepala dinas, sampai anggota dewan adalah amanah mandat untuk melayani rakyat, bukan tiket untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.

Ia memperingatkan bahaya konflik kepentingan yang kerap terjadi ketika pejabat memakai pengaruh jabatannya guna mengamankan paket proyek untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun kelompoknya. Menurut H. Iing Misbahuddin, pada titik tersebut, konflik kepentingan itu berpotensi berubah menjadi tindak pidana korupsi.

 “Jabatan publik itu bukan tiket untuk melakukan akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebuah mandat untuk melayani rakyat. Ketika kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota dewan menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan paket proyek bagi diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, saat itulah konflik kepentingan berbuah menjadi tindak pidana korupsi,” tegas H. Iing Misbahuddin.

Ia menambahkan bahwa peraturan perundang‑undangan di Indonesia secara tegas melarang para pejabat untuk berbisnis pada proyek‑proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan kejahatan luar biasa yang terancam sanksi pidana berat.

Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Majalengka untuk senantiasa menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran dan proyek demi kepentingan masyarakat luas.

Reporter : Asep Iskandar