Abdul Haris SH. Dukung Desak Nana Barak, Kejari Kuningan Diminta Segera Periksa Ketua TAPD dan Kabag Hukum.

Polemik Tunjangan DPRD Kuningan Harus Diusut Menyeluruh. Jangan Hanya Berhenti pada Penerima, Telusuri Seluruh Rantai Pengambilan Keputusan.

KUNINGAN
Kalibernews.net –
Desakan agar Kejaksaan Negeri Kuningan memeriksa Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Bagian Hukum terkait polemik tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan mendapat dukungan dari Abdul Haris, S.H., Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum.

Abdul Haris menyatakan mendukung langkah Nana Barak yang dalam audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kuningan, Rabu (11/11/2026), meminta agar pemeriksaan diperluas kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses verifikasi dan pertimbangan hukum penetapan tunjangan DPRD.

Menurut Abdul Haris, persoalan tunjangan DPRD harus diusut secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak boleh hanya melihat pihak yang menerima manfaat anggaran, tetapi juga harus menelusuri proses yang melahirkan kebijakan tersebut.

“Saya mendukung desakan Nana Barak agar Kajari Kuningan segera bertindak memeriksa Ketua TAPD dan Kabag Hukum terkait polemik tunjangan DPRD. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan dan tanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegas Abdul Haris.

Ia menilai, pemeriksaan terhadap Ketua TAPD dan Kabag Hukum penting untuk mengungkap bagaimana proses pengajuan, verifikasi, pertimbangan hukum, hingga penetapan besaran tunjangan DPRD dilakukan.

Apalagi, dalam audiensi sebelumnya, Nana Barak secara khusus menyoroti posisi Ketua TAPD yang dijabat Sekda pada saat itu sebagai bagian dari tim verifikator setelah usulan diajukan Banggar DPRD berdasarkan perhitungan appraisal.

JANGAN ADA PIHAK YANG LUPUT DARI PENELUSURAN

Abdul Haris menegaskan bahwa setiap tahapan pengambilan keputusan harus diperiksa berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak.

Mulai dari proses pengusulan, hasil perhitungan appraisal, verifikasi oleh unsur terkait, pertimbangan Bagian Hukum, penganggaran, penetapan dasar kebijakan, sampai dengan penerbitan keputusan dan perintah pembayaran.

Dengan demikian, Kejaksaan dapat mengidentifikasi secara objektif apakah terdapat kekeliruan administrasi, pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur tindak pidana dalam proses tersebut.

Menurutnya, jabatan bukan alasan untuk menghindari pemeriksaan. Namun, pemeriksaan juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak boleh mendahului pembuktian.

KAJARI SUDAH MENERIMA MASUKAN AUDIENSI

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas audiensi dan masukan yang diberikan para peserta.

“Terima kasih atas audiensi rekan-rekan. Masukan-masukan ini jadi bahan sharing buat kami,” ujar Kajari.

Dalam audiensi tersebut, Ujang Jenggo dari Laskar Merah Putih (LMP) bahkan menyampaikan desakan politik agar anggota DPRD yang terlibat dalam polemik tunjangan dikenai pergantian antarwaktu (PAW).

Kini, dukungan Abdul Haris terhadap desakan Nana Barak menambah perhatian publik terhadap tuntutan pemeriksaan menyeluruh dalam perkara tersebut.

Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

(Red)