Tegakkan Hukum! Pemasangan Tiang Fiber Optik PT Eka Mas Republik Tbk di Kadurama Kuningan Langgar UU dan Perda, Warga Tuntut Sanksi Tegas.

KUNINGAN
Kalibernews.net –
Jumat,13 November 2026.Praktik pemasangan infrastruktur telekomunikasi secara semena-mena kembali mencuat di Kabupaten Kuningan. Pemasangan tiang dan jaringan kabel optik milik PT Eka Mas Mora Republik Tbk di wilayah RT 01/RW 02, Dusun Wage, Desa Kadurama, Kecamatan Ciawigebang, tidak hanya meresahkan warga tetapi juga terindikasi kuat menabrak regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun peraturan daerah setempat.

Tindakan perusahaan yang mendirikan tiang penyangga di lahan warga tanpa izin prinsip, tanpa sosialisasi, serta mengabaikan hak-hak pemilik tanah merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap perundang-undangan.

LANDASAN REGULASI YANG DILANGGAR

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:
Pasal 13 & Pasal 17: Menegaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah milik perseorangan untuk pembangunan jaringan wajib didasarkan pada persetujuan (izin) di antara para pihak.

Pemasangan tiang secara sepihak di pekarangan warga jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum pertanahan dan perlindungan hak milik pribadi.

Pasal 15: Mengatur bahwa atas kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.
Peraturan Daerah (Perda) & Kebijakan Teknis Kabupaten Kuningan:

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dan menara/tiang penyangga di Kabupaten Kuningan wajib mematuhi perizinan tata ruang, rekomendasi teknis dari instansi berwenang (seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP), serta ketentuan ketertiban umum. Pemasangan tanpa izin operasional dan tanpa rekomendasi dari lingkungan setempat (RT/RW hingga desa) adalah tindakan ilegal.

ANCAMAN SANKSI TEGAS BAGI KORPORASI

Melihat pelanggaran yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat ini, korporasi penyedia jasa internet terkait dapat dikenakan rangkaian sanksi berlapis:

SANKSI ADMINSTRATIF

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Satpol PP dan dinas teknis berwenang melayangkan surat peringatan keras, menghentikan kegiatan operasional di lapangan, hingga mencabut izin operasional/pendaftaran pelaku usaha jika terbukti membandel.

SANKSI PEMBONGKARAN PAKSA

Tiang-tiang optik yang berdiri tanpa izin di atas lahan warga wajib dibongkar secara paksa oleh aparat penegak Perda atau pihak perusahaan atas biaya mandiri.

TUNTUTAN HUKUM PERDATA dan PIDANA

Pemilik lahan memiliki hak penuh untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas penyerobotan lahan secara melawan hukum, serta melaporkan tindakan perusakan atau penggunaan properti tanpa izin.

“Pihak pengusaha wajib ditindak tegas agar taat peraturan, menghormati hukum, dan menghargai masyarakat di Kabupaten Kuningan. Jangan biarkan korporasi mengeruk keuntungan di daerah dengan cara menginjak-injak hak rakyat dan mengangkangi aturan hukum,” tegas perwakilan warga Desa Kadurama.(13/11/2026).

Masyarakat mendesak agar Pemkab Kuningan, Satpol PP, dan instansi terkait tidak tinggal diam menghadapi arogansi korporasi ini dan segera mengambil tindakan tegas berupa penyegelan serta pencabutan tiang-tiang ilegal tersebut dalam waktu dekat.

(Red)