JAKARTA, Kalibernews.net – Forum Pemuda Peduli Pembangunan Masyarakat / FP3M Garut Selatan menempuh jalur nasional. Sejumlah persoalan terkait mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi / SPPG program Makan Bergizi Gratis / MBG se-Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, diadukan langsung ke Badan Gizi Nasional / BGN.
Pengaduan disampaikan jajaran FP3M Garut Selatan di Kantor BGN Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ketua FP3M Garut Selatan, Muhammad Ikbal, mengatakan kedatangannya disambut baik oleh pihak BGN.
“Kami diterima dengan baik dan hangat oleh pihak BGN. Pihak BGN juga akan menjadwalkan penindakan selanjutnya,” ujar Muhammad Ikbal.
Dalam pertemuan tersebut, FP3M menyampaikan sejumlah temuan dan persoalan yang menjadi perhatian terkait pelaksanaan dan tata kelola mitra SPPG di wilayah Kecamatan Pakenjeng.
Menurut FP3M, BGN mengapresiasi langkah kepemudaan tersebut dan mendorong agar tata kelola serta pelayanan mitra SPPG terus diperbaiki. Tujuannya agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai sasaran dan ketentuan yang berlaku.
“BGN mengapresiasi langkah FP3M dan mendorong perbaikan tata kelola serta pelayanan mitra SPPG,” demikian poin hasil pertemuan yang disampaikan FP3M.
SIAP LIBATKAN DEPUTI PENINDAKAN DAN PENGAWASAN.
Tak hanya menerima laporan, BGN juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama Deputi Penindakan dan Pengawasan.
Langkah ini dinilai krusial untuk melakukan evaluasi bersama terhadap persoalan yang dilaporkan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, BGN dan pihak terkait akan menentukan sikap lebih lanjut.
“BGN siap memfasilitasi langsung bersama Deputi Penindakan dan Pengawasan untuk sama-sama mengevaluasi serta memutuskan sikap jika ditemukan adanya pelanggaran,” ungkap FP3M dalam hasil pelaporannya.
FP3M Garut Selatan menilai pengawasan terhadap program MBG adalah kunci agar program nasional ini benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk anak-anak penerima manfaat.
“Setiap persoalan di tingkat pelaksana maupun mitra SPPG harus mendapat ruang evaluasi yang objektif dan transparan,” tegas Ikbal.
Langkah FP3M mendatangi langsung BGN di Jakarta menjadi sinyal bahwa persoalan tata kelola MBG di daerah tidak cukup diselesaikan secara internal. Diperlukan pengawasan dan evaluasi dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Dengan adanya rencana tindak lanjut dari BGN bersama Deputi Penindakan dan Pengawasan, FP3M berharap seluruh persoalan yang disampaikan dapat dikaji secara menyeluruh.
Kini bola berada di tangan BGN. Evaluasi dan tindak lanjut akan menjadi penentu apakah laporan ini berujung pada pembenahan tata kelola, atau tindakan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran.
Redaksi & Tim
Kalibernews.net
Berbicara Fakta Tanpa Rekayasa.
