TANGGAPAN REDAKSI TERKAIT KEBERATAN BUMDes SANGKANHERANG: KOMITMEN PADA AKURASI, RUANG HAK JAWAB, DAN INDEPENDENSI PERS
KUNINGAN
Kalibernews.net –
Rabu, 11 November 2026 Redaksi memberikan tanggapan resmi menyusul adanya keberatan dan permintaan penghapusan konten pemberitaan dari Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangkanherang Sejahtera, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
Keberatan tersebut berkaitan dengan publikasi program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 senilai Rp. 167 juta.
Redaksi menegaskan bahwa setiap produk jurnalistik yang diterbitkan senantiasa berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan (cover both sides) serta Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.
KRONOLOGI DAN KLARIFIKASI TERKAIT ANGKA KERUGIAN
Dalam pemberitaan sebelumnya, redaksi mencantumkan estimasi kerugian program Ketapang sebesar 50 persen.
Angka tersebut diperoleh berdasarkan konfirmasi langsung melalui sambungan telepon dengan Ketua BUMDes Sangkanherang Sejahtera, bukan merupakan asumsi atau rekayasa sepihak dari awak media.
Pihak BUMDes kemudian mengklarifikasi bahwa angka 50 persen tersebut sebatas perkiraan awal karena saat dikonfirmasi posisinya sedang berada di luar rumah dan belum memegang data valid.
Selain itu, pihak BUMDes menyampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tata kelola keuangan BUMDes telah dilaporkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) pada bulan Mei 2026.
TANGGAPAN REDAKSI TERKAIT TUNTUTAN “IZIN PEMBERITAAN” DAN PENGHAPUSAN BERITA
Menanggapi tuntutan Ketua BUMDes agar media meminta izin terlebih dahulu sebelum mengekspos berita serta meminta agar konten tersebut dihapus dari media sosial, redaksi menyampaikan hal-hal berikut:
INDEPENDENSI DAN TUGAS JURNALISTIK
Dalam menjalankan tugasnya, pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin atau persetujuan (censorship) dari narasumber sebelum sebuah karya jurnalistik dipublikasikan.
Kewajiban utama pers adalah melakukan verifikasi dan konfirmasi yang telah ditempuh oleh wartawan melalui wawancara via telepon.
PENOLAKAN PENGHAPUSAN SEWENANG-WENANG
Redaksi tidak serta-merta menghapus produk jurnalistik yang telah dipublikasikan sepanjang data awal diperoleh secara sah dari narasumber yang kompeten, demi menjaga arsip informasi publik yang transparan.
PENYEDIAAN RUANG HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI
Sebagai bentuk tanggung jawab moril dan profesionalisme media, redaksi membuka seluas-luasnya ruang klarifikasi, Hak Jawab, maupun Hak Koreksi bagi pengurus BUMDes Sangkanherang Sejahtera.
Langkah ini sesuai dengan amanat UU Pers agar publik mendapatkan informasi yang utuh, lurus, dan berimbang.
Redaksi berharap melalui mekanisme Hak Jawab dan keterbukaan informasi ini, polemik terkait pengelolaan program Ketapang BUMDes Sangkanherang dapat menjadi pembelajaran bersama, baik bagi pemerintah desa / pengelola BUMDes maupun kalangan pers, demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa di Kabupaten Kuningan.
(Red)
About The Author
